Implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris Tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti dengan Notaris (Studi di Kota Medan)

Abstract

Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Setelah pengangkatan Notaris Pengganti yang dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah, Notaris dan Notaris Pengganti wajib membuat berita acara serah terima protokol. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Protokol tersebut diserahkan kembali kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dimana hak ini diatur di dalam Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris. Namun dalam praktiknya pada saat masa cuti Notaris berakhir, tidak adanya dibuat berita acara serah terima protokol baik dari Notaris kepada Notaris Pengganti, maupun Notaris Pengganti kepada Notaris saat masa cuti Notaris Pengganti berakhir. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. dengan menganalisis UU. No. 2/2014 tentang Perubahan UU. No. 30/2004, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61/2016, didukung hasil wawancara sebagai alat bantu penelitian ini dengan 2 Notaris, 2 Notaris Pengganti, dan 2 Majelis Pengawas. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris di Kota Medan tidak sesuai ketentuan yang seharusnya, Berita acara serah Terima Protokol Notaris dibuat sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu pada saat Notaris Pengganti menjalankan jabatannya serta menerima Protokol Notaris dan pada saat Notaris Pengganti berakhir masa jabatannya serta menyerahkan kembali protokol tersebut kepada Notaris yang digantikan tersebut. Akan tetapi hal tersebut bertitik tolak dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris, adanya ketidak sesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik yang berlangsung pada Notaris ataupun Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya. sanksi administratif berupa teguran secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris terkait Pasal 32 Undangundang Jabatan Notaris berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 huruf e.

Substitute Notary is someone who is temporarily appointed as a Notary to replace a Notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his position as a Notary. After the appointment of the Substitute Notary who is appointed by the Regional Supervisory Board, the Notary and the Substitute Notary must make the minutes of protocol handover. The notary who runs the leave must submit the Notary Protocol to the Replacement Notary and the Protocol is returned to the Notary after the leave ends. The handover of the position shall be made an official report and submitted to the Regional Supervisory Council where this right is regulated in Article 32 of the Notary Position Law. However, in practice when the Notary leave period ends, no minutes are made for the handover of protocols from the Notary to the Replacement Notary, or the Replacement Notary to the Notary when the replacement Notary leave ends. This type of research uses normative juridical research, which is an approach that uses positive legal concepts by examining the application of rules or norms in positive law. by analyzing the law. No. 2/2014 concerning Amendment of Law. No. 30/2004, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 61/2016, supported by the results of the interview as a tool for this study with 2 Notaries, 2 Substitute Notaries, and 2 Supervisory Councils. The results of the study showed that the implementation of Article 32 of the Notary Position Act in Medan City was not in accordance with the supposed provisions. The minutes of the handover of the Notary Protocol were made in 2 (two) stages, namely when the Substitute Notary carried out his position and accepted the Notary Protocol and when the Notary Public The substitute ends his term and returns the protocol to the replaced Notary Public. However, this point starts with the provisions stipulated by Article 32 of the Notary Position Law, there is a discrepancy between the provisions and the practices that take place at the Notary or Substitute Notary in carrying out his position, administrative sanctions in the form of verbal reprimand in accordance with the provisions of Article 85 of the Notary Position Act related to Article 32 of the Notary Position Act based on the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 61 of 2016 Article 5 letter e.