Show simple item record

dc.contributor.advisorKarina, Nina
dc.contributor.authorMelisa
dc.date.accessioned2020-10-08T05:14:00Z
dc.date.available2020-10-08T05:14:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28504
dc.description.abstractSkripsi ini meneliti tentang Gemeente Binjai (1917-1942). Fokus pembahasan dalam skripsi ini pada terjadinya perkembangan sebuah daerah yang berubah statusnya menjadi gemeente. Sehingga skripsi ini merupakan kajian Sejarah Perkotaan, yang membahas tentang kota khususnya pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Kajian skripsi ini menggunakan metode sejarah dalam proses penelitiannya. Pada proses heuristik, digunakan sumber-sumber berupa arsip Binnenlandsch Bestuur, Staatsblad, laporan serah terima jabatan (MvO), laporan tahunan buku arsip (Kroniek), jurnal, dan buku-buku sejaman sebagai data primer, serta buku, artikel, skripsi sebagai data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan verifikasi, yakni kritik intern dan ekstren untuk menemukan fakta-fakta. Selanjutnya fakta-fakta tersebut diinterpretasikan, sehingga diperoleh data yang objektif lalu diceritakan kembali dalam proses historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai masa sebelum, latar belakang, serta saat ditetapkannya Binjai menjadi gemeente. Hingga perkembangan yang terjadi setelah penetapan tersebut. Perkebunan merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi terjadi perubahan status Binjai menjadi gemeente, karena dengan adanya perkebunan membuat bertambahnya jumlah penduduk yang menetap di wilayah tersebut. Pertambahan penduduk tidak terjadi pada penduduk asli saja, bahkan dari Orang Eropa, Cina dan Timur Asing. Selain itu latar belakang yang menjadi dasar ditetapkannya Binjai menjadi sebuah gemeente adalah karena lahirnya undang-undang Desentralisasi dalam tata Pemerintahan Eropa atau yang lebih dikenal dengan Decentralisatie Wet 1903. Lahirnya undang-undang desentralisasi serta ramainya penduduk Eropa dan Timur Asing di wilayah itu menjadikan Gubernur Pantai Timur Sumatera menganggap perlunya dilakukan penerapan desentralisasi untuk wilayah itu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Orang Eropa, Cina dan Timur Asing yang ada di wilayah ini. Sehingga dalam perkembangannya, Binjai terus melakukan perubahan dalam infrastrukturnya, seperti membangun jaringan air dan listrik, transportasi jalur kereta api, sekolah, fasilitas kesehatan dan lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan penduduknya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectBinjaien_US
dc.subjectDecentralisatiewet 1903en_US
dc.subjectGemeenteen_US
dc.titleGemeente Binjai (1917-1942)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM150706041
dc.description.pages101 Halamanen_US
dc.description.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record