Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Baru Kecamatan Pancur Batu)

Abstract

Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-bats berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya dalam rangka memenuhi kebutuhhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Desa otonom memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Judul penelitian “Peran dan Tanggung jawab Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” memiliki rumusan masalah bagaimana kedudukan desa dalam pemerintahan di Indonesia, sistem pengelolaan keuangan desa serta peran dan tanggungjawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan wawancara (interview). Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan pemerintahan desa dalam tata pemerintahan di Indonesia secara yuridis telah diatur atau diakui kewenangankewenangan tradisionalnya dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan keuangan desa di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu meliputi tahap perencanaan, pengaanggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati/Walikota melalui Camat, lalu menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman.