Peran Pemerintah Indonesia dalam Menempuh Diplomasi 'Soft' dan 'Hard' dalam Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing di Natuna dengan Cina dalam Perspektif Hukum Internasional

Abstract

Kegiatan illegal fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan instrumen hukum internasional dalam menangani praktik illegal fishing. Bentuk diplomasi maritim Indonesia terhadap masalah illegal fishing oleh nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. Peran Pemerintah Indonesia dalam Menempuh Diplomasi 'Soft' dan 'Hard' dalam Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing di Natuna dengan China dalam Perspektif Hukum Internasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan instrumen hukum internasional dalam menangani praktik illegal fishing, yaitu UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Foot and Agreeculture Organication Compliance Agreement 1993. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Kep.60/ Men/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Asing dan Kelautan, dan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. United Nations Implementing Agreement 1995. Bentuk diplomasi maritim Indonesia terhadap masalah illegal fishing oleh nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. Pertama, cara kooperatif yang dilakukan melalui diplomasi untuk mendorong kerja sama secara bilateral dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina serta trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Peran Pemerintah Indonesia dalam Menempuh Diplomasi 'Soft' Dan 'Hard' Dalam Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing di Natuna dengan China Dalam Perspektif Hukum Internasional. Peran pemerintah daerah dalam diplomasi maritim tidak terlibat secara aktif (bersifat pasif).