Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017)

Abstract

The application of the threshold in the presidential and vice presidential elections has led to pros and cons in society. but based on the Decision of the Constitutional Court number 53 / PUU-XV / 2017 to strengthen the application of the threshold in the nomination of the president and vice president, this is certainly contrary to the constitution because the constitutional speaker should be present as a protector of the constitution. based on this, in this study there are 3 formulas studied, namely: how is the constitutionality of the threshold for nominating the president and vice president of the presidential government system in Indonesia. whether the basic consideration of the judge in the Constitutional Court Decision Number 53/ PUUXV/ 2017 regarding the threshold for the presidential and vice presidential election reflects the recognition and protection of the constitutional rights of citizens with the principles of constitutionalism. The research used is normative legal research the nature of this research is prescriptive analysis with a regulatory statue approach and analytical approach, namely by analyzing the case study using qualitative methods to deduce conclusions. The imposition of a threshold on constitutional presidential elections violates the constitutional rights of citizens. Based on the provisions of Chapter 6A Verse (2) of the 1945 Constitution, the presidential candidate and vice presidential candidate pairs are proposed by political parties or a combination of political parties participating in the general election before the general election. This provision provides space for political parties to propose candidates for president and vice president. but in article 222 of law number 7 of 2017 concerning general elections it provides a limit of 20% of the number of seats in the DPR or 25% of nationally valid votes in previous DPR member elections. in a presidential system the imposition of a threshold is irrelevant because theoretically separation of power is not known as the existence of a presidential accountability to the parliament, thus the threshold is not appropriate if the votes used are from the DPR elections. for this reason, the decision of the constitutional court should provide justice for the people by considering the sovereignty of the people.

Penerapan ambang batas dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden hingga saat ini menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 memberikan penguatan terhadap penerapan ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, hal ini tentunya bertentangan dengan konstitusi karena Mahkamah Konstitusi seharusnya hadir sebagai pelindung konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) rumusan yang diteliti yakni : Bagaimana konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Bagaimana hubungan kesesuaian tentang penetapan dan besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 mengenai ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak konstitusional warga Negara dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah analisis preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) yaitu dengan menganalisis kasus (case study) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Pemberlakuan ambang batas pada pemilu presiden secara konstitusi melanggar hak konstitusional warga negara. Berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ketentuan ini memberikan ruang bagi partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Namun dalam pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan pembatasan 20 % dari jumlah kursi di DPR atau 25 % dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Secara sistem presidensial pemberlakuan ambang batas tidak relevan karena secara teori pemisahan kekuasaan (separation of power) tidak dikenal adanya pertanggungjawaban presiden kepada parlemen, demikian dengan ambang batas tidak sesuai bila suara yang digunakan dari pemilihan DPR. Untuk itu, seharusnya melalui Putusan MK memberikan keadilan bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kedaulatan rakyat.