Grant Sutan di kerajaan Deli 1890-1942

Abstract

This research is entitled “Grant Sutan Di kerajaan Deli 1890-1942”. In the discussion, there are two main points in this problem, namely explaining the background of the policy and its implementation in the field. Previously, to see the changes that have occurred and the supporting factors that support the general picture of Gemeente Medan. From this investigation, it can be seen that the factors behind the existence of the colonial Sutan policy regarding burial land rights in Gemeente Medan were the development of the Gemeente Medan government, the management of infrastructure in Gemeente Medan, and the regulation and prevention of inter-ethnic conflicts. In the part that is the core of this research problem regarding the implementation of the colonial government policy regarding the Grant land in Gemeente Medan in 1890-1942. In this section the regulations regarding statutory regulations, the management body for the distribution of land for grants, and government regulations that apply to government policies regarding the distribution of grants. The formation of Gemeente Medan was based on a decree contained in Staatsblad 1909 No. 180, one of the contents is a matter of land arrangement. Arrangements are arranged based on grouping carried out based on existing groups. The policy in effect has a practical objective for the city government, namely to generate tax money and income for the financial treasury of Gemeente Medan. However, burial ground arrangements also have a purpose in urban and environmental planning. Apart from that, laws and regulations and policies for European groups, according to the government, have contributed greatly to the development of Gemeente Medan. In general, the regulations regarding the division of Grant's land in Gemeente Medan were divided into two, namely the land for the Earthutera and the Eroah people which was managed by the Gemeente government and the Sultanate. This management sometimes results in overlapping policies between the two governments. Gemeente government regulations regarding the agreement for all residents of the Gubernemen even though they live in the sultanate. Meanwhile, the sultanate had the authority to regulate burial land assistance under their jurisdiction, so that the Gemeente government did not have the authority to regulate the area of the sultanate.

Penelitian ini diberi judul “Grant Sutan Di kerajaan Deli 1890-1942”. Dalam pembahasannya terdapat dua poin utama dalam fokus permasalahannya yakni menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut dan implementasinya di lapangan. Sebelumnya untuk melihat perubahan yang terjadi dan faktor-faktor pendukung dijelaskan pula gambaran umum Gemeente Medan. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang melatar belakangi adanya kebijakan Sutan kolonial tentang hak tanah pemakaman di Gemeente Medan adalah perkembangan pemerintahan Gemeente Medan, pengelolaan infrastruktur di Gemeente Medan, dan pengaturan dan pencegahan konflik antar etnis. Dalam bagian yang menjadi inti permasalahan penelitian ini dijelaskan mengenai implementasi kebijakan pemerintah kolonial tentang tanah Grant di Gemeente Medan tahun 1890-1942. Pada bagian tersebut dijelaskan mengenai peraturan dalam pelaksanaan kebijakan, badan pengelola pembagian letak tanah Grant, serta kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan kebijakan pemerintah tentang pembagian Grant tersebut. Pembentukan Gemeente Medan berdasarkan surat keputusan yang tertuang dalam Staatsblad 1909 No. 180, salah satu isinya adalah masalah tentang pengaturan tanah. Pengaturan diatur berdasarkan pengelompokan yang dilakukan yakni berdasarkan kelompok kelompok yang ada. Kebijakan peraturan yang diberlakukan memiliki tujuan praktis bagi pemerintah kota yakni menghasilkan uang pajak dan pendapatan untuk kas keuangan Gemeente Medan. Namun penngaturan tanah pemakaman juga mempunyai tujuan dalam penataan tata kota dan lingkungan. Selain itu banyak peraturan dan kebijakan ditujukan kepada kelompok orang Eropa yang menurut pemerintah mempunyai sumbangsih yang besar untuk pembangunan Gemeente Medan. Secara umum peraturan tentang pembagian tanah Grant di Gemeente Medan di bagi menjadi dua yakni tanah untuk bumiutera dan orang orang Eroah yang dikelola oleh pemerintah Gemeente dan kesultanan. Pengelolaan tersebut terkadang berimbas pada adanya tumpeng tindih kebijakan antara kedua pemerintahan tersebut. Peraturan pemerintah Gemeente tentang tersebut berlaku terhadap seluruh penduduk Gubernemenwalaupun bertempat tinggal di wilayah kesultanan. Sedangkan kesultanan mempunyai peraturan tersendiri dalam mengatur tanah pemakaman yang di bawah yuridiksi mereka, sehingga pemerintah Gemeente tidak mempunyai kewenangan dalam menngatur yang terletak di daerah kesultanan.