Perkembangan Hukum Atas Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) di Indonesia

Abstract

Comanditaire Venootschap (CV) or limited partnership is a business entity that is not a legal entity whose establishment is based on the provisions of the KUHD. Prior to the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018, CVs were registered at the District Court where the CV was established. This CV registration provisions changed after the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018 concerning Registration of CVs, Firms, and Civil Fellowships where the establishment of CV is no longer solely based on the KUHD. Permenkumham No.17 of 2018 stipulates that the establishment of a CV uses an authentic deed made by a notary and its registration is carried out by a notary through the Business Entity Administration System (SABU) and Online Single Submission (OSS), by using the name of the CV which has long been established under the KUHD and already registered with the district court where the CV was founded. This study is aimed at examining the law development of CV in Indonesia, the problems with the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018 regarding CV registration and what is the legal position of CV long after the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018 as a legal basis for CV registration. This type of research is a normative juridical and empirical juridical research with descriptive analytical characteristics. Data was collected through literature study and field research using interview guidelines. Data analysis using qualitative normative data analysis methods. The current legal development of CV regulation is the obligation to submit applications for CV names, registration of newly established CVs and registration of changes to CV's articles of association. Submission of name validation, recording deed of establishment, registration of dissolution for CVs that have been established and are operating electronically using the Business Entity Administration System (SABU) and the Online Single Submission (OSS) application. The laws and regulations that apply to the establishment of CV at this time are the KUHD and Permenkumham Number 17 of 2018. The legal position of CV long after the enactment of Permenkumham Number 17 of 2018 has no validity/legality before submitting a registration deed of establishment and deed of amendment to the articles of association electronically to the Ministry of Law and Human Rights by using the Business Entity Administration System (SABU) and the Online Single Submission (OSS) application.

Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD. Sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018, CV didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan. Ketentuan pendaftaran CV ini berubah setelah berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdat dimana pendirian CV tidak lagi semata-mata didasarkan pada KUHD. Permenkumham No.17 Tahun 2018 menetapkan bahwa pendirian CV menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris dan pendaftarannya dilakukan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan Online Single Submission (OSS), dengan menggunakan, nama CV yang sudah lama didirikan berdasarkan KUHD dan sudah terdaftar pada pengadilan negeri tempat dimana CV tersebut didirikan. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti perkembangan hukum CV di Indonesia, problematika berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 terhadap pendaftaran CV dan bagaimana kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran CV. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Perkembangan hukum pengaturan CV saat ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV yang baru didirikan dan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Pengajuan pengesahan nama, pencatatan akta pendirian, pendaftaran pembubaran untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian CV saat ini adalah KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS).