Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu

Abstract

Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UUJN-P menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, namun ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis jasa hukum yang dapat diberikan oleh notaris secara cuma-cuma dan kriteria orang yang tidak mampu, sehingga ketentuan tersebut akan membebani secara ekonomis mengingat di dalam pembuatan akta diperlukan meterai, kertas, listrik, gaji pegawai Notaris dan lain-lain biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa pengertian jasa hukum yang diberikan oleh notaris secara cuma-cuma, bagaimana persyaratan dalam penentuan pelaksanaan jasa hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di wilayah kerjanya serta bagaimana analisis terhadap pasal 37 UUJN-P dan kode etik notaris mengenai sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pasal 37 UUJN tidak menyebutkan secara spesifik mengenai apa itu jasa hukum dan jasa hukum secara cuma-cuma seperti apa yang dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu, tetapi secara logis dapat diambil kesimpulan bahwa jasa hukum yang dapat diberikan oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu adalah berupa konsultasi hukum dan Penyuluhan hukum. Hal ini dikarenakan jika jasa hukum berupa pembuatan akta diberikan kepada orang tidak mampu rasanya terlalu memberatkan Notaris, sebab banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam pembuatan akta. Persyaratan dalam penentuan pelaksanaan Jasa hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di wilayah kerjanya pada dasarnya tidak diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, namun Notaris dapat menentukan sendiri kriterianya. Adapun analisis terhadap Pasal 37 UUJN-P dan Kode Etik Notaris bahwa Sudah selayaknya dan seharusnya notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat, sebab notaris merupakan profesi yang mulia, namun dalam hal memberikan jasa hukum berupa akta notaris, maka seharusnya tidak ada paksaan kepada notaris tersebut untuk memberikan jasa hukum berupa membuat akta secara cuma-cuma, mengingat tidak semua notaris mempunyai finansial yang cukup. Jikapun memang diharuskan memberikan bantuan berupa jasa hukum secara cuma-cuma harusnya pemerintah ikut campur dalam hal ini.

Chapter 37 verse 1 and 2 UUJN-P describe that Notary have to give help for free about the Notary to person who is not able to pay. Notary who break the rules in verse 1 can be punished by spoken reminder, written reminder, temporary disbanned, either wise the chapter isn't describe in detail about the kind of legal service the Notary have to give for free and the criteria of the person who is not able to pay the fee, so the rules will burden the Notary itself ,because in process of making the document, it needs the cost for stamp, paper, Electricity, salary of the Employee in Notary office etc and another payment which connected to another side. The formulation of the problem in this study is what's the main meaning of legal service which is given by the Notary for free, in terms of the Determination of the implementation of the legal service for free to the people who is not able to pay the fee in their working area and how is the analysis of the chapter 37 UUJN-P and Notary ethics code regarding the sanctions for the notaries who refuse provide legal service for free. This observation is using the juridical empirical observation which the characteristic is descriptive analysist. This observation using primary data which get by the interview and the secondary data get by primary lawmaterial, secondary law material and tertiery law material. The chapter 37 UUJN-P don't tell us spesifically about what is the free legal service as what they can give to person who is not able to pay, but logically the conclusion is the legal service which the Notary can give to the person who is not afford to pay is like the law consultation and law counceling. This is happened because if the legal service as document making give to person who is not afford to pay feels so hard to Notary himself, because there are so many cost in making the legal document. In terms of deciding the implementation of the free legal service to person who cant afford to pay in their working area are basically not stipulated in Uujnp or Notary ethics code, but the Notary itself. The analysis of Article 37 of the UUJN-P and the Notary Ethics Code that it is appropriate and notary that notaries should provide free legal services in the form of legal counseling and legal consultation to the public, because notaries are a noble profession, but in terms of providing legal services in the form of a notary deed , then there should be no compulsion to the notary to provide legal services in the form of making a deed for Free, bearing in mind that not all notaries have sufficient finances. Even if it is required to provide assistance in the form of legal services for free, the government should intervene in this matter.