Efektivitas Program Lumbung Pangan dalam Upaya Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Dalam menjamin ketersediaan pangan bagi negara sampai persorangan, melalui undang-undang No. 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasiltasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) adalah upaya inventarisasi jenis dan jumlah kebutuhan pangan masyarakat di tingkat pedesaaan dan rumah tangga yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengantisipasi kerawanan pangan di masa yang akan datang. Permasalahan utama adalah ketidakpastian penyaluran bantuan gabah dan ketersediaan sarana prasarana yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program lumbung pangan masyarakat dalam upaya pengembangan cadangan pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan efektivitas program LPM. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan menggunakan tiga pendekatan efektivitas menurut Martani Huseini dan Hari Lubis yang meliputi pendekatan sumber, proses dan sasaran. Dari hasil penelitian, program LPM di Kabupaten Deli Serdang masih belum efektif dari segi ketersediaan sarana dan prasarana yang baik serta tidak terpenuhinya SDM dalam melakukan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan kelompok. Ketidakpastian pengadaan bantuan gabah menyebabkan kegiatan simpan pinjam gabah antara anggota kelompok tidak terlaksana. Maka dari itu, kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat melakukan peninjauan kembali kelayakan sarana dan prasarana lumbung pangan serta membenahi kekurangan pegawai pembina kelompok LPM, sehingga pemberdayaan dapat berjalan merata dan menyeluruh guna memberikan pelatihan dan pemberdayaan kelompok yang kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok.

In guaranteeing food food for the state to individuals, through Law no. 18/2012 mandates that the government and local governments facilitate community food reserves according to local wisdom. The Food Barn Community Program (LPM) is an effort to inventory the types and amounts of community food needs at the village and household levels with the aim of ensuring food with the fulfillment of community food needs in a sustainable manner, and to anticipate future food insecurity. The main problem is the uncertainty of the distribution of grain stock and the number of facilities and infrastructure that is not optimal. This study aims to describe the community food barn program in an effort to develop food reserves in the Food Security Service of Deli Serdang Regency. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation related to the effectiveness of the LPM program. The data obtained were then interpreted and described using three effectiveness approaches according to Martani Huseini and Hari Lubis which included source, process and target approaches. From the research results, the LPM program in Deli Serdang Regency is still ineffective in terms of the availability of good facilities and infrastructure and the inadequate human resources in conducting coaching, training and group empowerment. Uncertainty in the procurement of unhulled paddy causes the savings and loan activities of grain among group members not to be carried out. Therefore, the office of the Food Security Service of Deli Serdang Regency is expected to be able to review the feasibility of food barn facilities and infrastructure and fix the shortage of LPM group supervisors, so that empowerment can run evenly and thoroughly in order to provide training and empowerment of creative and innovative groups that can improve group welfare.