Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Pdg)

Abstract

Differing views of judges in giving legal for children the doers also be the basis of punishment is given or not given to children the doers. In fact, over the many decisions of the judges are more inclined to give a prison sentence than provide rehabilitation or other penalties for child offenders narcotic crime. This fact is very unfortunate given the children who are still growing and need the attention of all parties, favors given physical punishment of the child's psyche recover from the addiction and drug dependence. Issues raised in this study, namely how the rule of law against children as a criminal narcotics, forms of legal protection provided to the child offender narcotics, and criminal liability of children criminal narcotics Court Decision No. 366 /Pid/ Sus-Kids/2014/PN. Pdg. To find answers to these problems, this study used types of normative legal research is a descriptive analysis, which the normative legal research using secondary data as the main data with munggunakan techniques of data collection is done by means of a literature study (library reseacrh), as well as data analysis method qualitative data analysis. The data analysis is meant by an idea, facts obtained will be analyzed carefully to address the problem. Settings law against child offenders narcotic crime that may be imposed Law Number 35 Year 2009 On Narcotics, which children can be classified offender is a child as a user or users of narcotics, child as drug dealers, and the child as a producer of narcotics. In addition to the child the doers also be subjected to the type of punishment contained in Article 71, and Article 82 of Law No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice System. Forms of legal protection given to children the doers at least may be provided by Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, legal protection through Act No. 35 Year 2009 on Narcotics and legal protection through Act No. 35 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection. Criminal liability of children the doers in this decision is based on three elements, namely the ability of responsible, error element and the criminal element eraser reasons. In this decision the panel of judges gave the decision in the form of action to restore the child to his parents, this decision was taken by the judge considering the child is still a minor and still under the supervision of his parents, and the judges considered that the child can fix itself in the future.

Perbedaan pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika juga menjadi dasar diberikan atau tidak diberikannya pemidanaan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika. Faktanya, lebih banyaknya putusan-putusan hakim yang lebih condong memberikan hukuman penjara dibandingkan memberikan rehabilitasi atau hukuman lain bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Kenyataan ini sangat disayangkan mengingat anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perlu perhatian dari semua pihak, lebih condong di berikan hukuman fisik dari pada memulihkan jiwa anak dari kecanduan dan ketergantungan narkotika tersebut. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika, dan pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN. Pdg. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan munggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data ini dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yaitu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana anak pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan yaitu anak sebagai pengguna atau pemakai narkotika, anak sebagai pengedar narkotika, dan anak sebagai produsen narkotika. Selain itu terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika juga dapat dikenakan jenis pemidanaan yang terdapat didalam Pasal 71, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika setidaknya dapat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan ini didasarkan pada tiga unsur yaitu kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan dan unsur alasan penghapus pidana. Pada putusan ini mejelis hakim memberikan putusan berupa tindakan mengembalikan anak kepada orang tuanya, putusan ini diambil oleh hakim mengingat anak masih dibawah umur dan masih dalam pengawasan orang tuanya, dan hakim menganggap anak tersebut dapat memperbaiki dirinya di masa yang akan datang.