Show simple item record

dc.contributor.advisorAmin, Muryanto
dc.contributor.advisorWarjio
dc.contributor.authorNurlaina
dc.date.accessioned2021-04-08T05:23:46Z
dc.date.available2021-04-08T05:23:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31824
dc.description.abstractPenelitian ini mencoba menjelaskan perubahan kuota pencalonan anggota DPRD Provinsi (DPRA) dan DPRD kabupaten/kota (DPRK) untuk partai politik lokal pada Pemilu 2019 di Provinsi Aceh dari kuota 100 persen menjadi 120 persen berdasarkan jumlah kursi yang telah ditetapkan pada setiap Dapil, karena ketentuan UUPA yang diatur dalam Qanun Aceh yang berbeda dari ketentuan nasional sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan asimetris di Provinsi Aceh. Perubahan kuota tersebut tidak terlepas dari pengaruh permintaan yang dilakukan oleh anggota DPRA yang merupakan kader salah satu partai politik lokal. Sebagai aktor politik di aras lokal, permintaan tersebut dilatarbelakangi berbagai motif. Untuk menganalisis motif, peneliti melihat dari alasan-alasan aktor lokal meminta perubahan kuota pencalonan. Untuk membuktikan motif aktor lokal yang melatarbelakangi permintaan kuota 120 persen digunakan konsep teori aktor politik, teori institusionalisme pilihan rasional dari Hall, Peter A and Rosemary C. R. Taylor dimana aktor dipandang sebagai individu yang memiliki posisi sentral di institusi untuk mempengaruhi individu lain demi tercapainya tujuan. Kemudian untuk mengindetifikasi motif, maka dilihat berdasarkan model integratif affirmative action dari Elizabert S Anderson. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan data pustaka, kemudian data yang sudah diperoleh dianalisis secara konten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor menggunakan model integratif untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi partai politik lokal pada pemilu 2019, dan berdasarkan analisis keterlibatan aktor dalam lembaga, tindakan aktor dalam pencapaian preferensi, interaksi antar lembaga dan intrumen atau aturan lembaga ditemukan bahwa selain sebagai upaya mempertahankan kekhususan Aceh, motif aktor lokal meminta pemberlakuan kuota 120 persen untuk partai politik lokal juga dilatarbelakangi oleh motif kepentingan aktor dan kelompoknya yaitu menjadi caleg incumben dan menampung lebih banyak bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Aceh.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectMotif Aktor Lokalen_US
dc.titleMotif Aktor Lokal dalam Kuota Pencalonan 120 Persen Partai Politik Lokal pada Pemilu 2019 di Provinsi Acehen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM187054017
dc.description.pages126 Halamanen_US
dc.description.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record