Respon Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mandiri dan Keberlanjutan Kepesertaan di Kecamatan Medan Marelan Tahun 2020

Abstract

The Health Social Security Administering Body officially increases the contribution amount for Participants BPJS Mandiri Health Care Class 1 and 2. The policy is contained in Presidential Regulation (Perpres) Number 64 of 2020 concerning Second Amendment to the Presidential Decree Number 82 of 2018 concerning Health Insurance. This increase in fees turned out to have pros and cons. Several participants stated that the increase in contributions was too high or not balanced with health services which is still not optimal. The purpose of this study to find out how the BPJS Kesehatan Mandiri participants responded to the increase amount of fees and sustainability of membership in Medan Marelan District. This research uses quantitative research that is descriptive in nature. The population of this study are all the BPJS Kesehatan Mandiri participants in care class 1, 2 and 3 in the District Medan Marelan which is as many as 24,835 people. The sample in this study was selected using Random Sampling that uses the formula from Slovin with a sample size of 100 person. Data is then obtained by interview using a questionnaire. Research result stated that the informant responded negatively or objected to this increase in the amount of BPJS contributions, the number of family members who are registered as participants will automatically affect the amount of dues payment each month and the informant rarely use BPJS Kesehatan services to feel disadvantaged by the increase in size dues. informants obey and pay dues according to the time determined by the parties BPJS because they don't want to lose their membership rights. Informants too stated that they continued their participation by paying dues even though they felt objection to this increase in fees because they need health services. Participants hoped that the BPJS would further improve the service system and so that there are no further increases in contributions at a later date. Participants also expect that they dont complicate or slow down when processing files regarding health services.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan resmi menaikan besaran iuran untuk Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Kelas Rawatan 1 dan 2. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran ini ternyata menuai pro dan kontra. Beberapa orang peserta menyatakan kenaikan iuran terlalu tinggi serta tidak diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana respons peserta BPJS Kesehatan Mandiri terkait kenaikan besaran iuran dan keberlanjutan kepesertaan di Kecamatan Medan Marelan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas rawat 1, 2 dan 3 di Kecamatan Medan Marelan yaitu sebanyak 24.835 orang. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara Random Sampling menggunakan rumus dari Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Data diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menyatakan bahwa informan merespon negatif atau merasa keberatan dengan adanya kenaikan besaran iuran BPJS, jumlah anggota keluarga yang terdaftar menjadi peserta secara otomatis akan mempengaruhi jumlah pembayaran iuran setiap bulannya dan informan yang jarang memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan merasa dirugikan dengan kenaikan besaran iuran. informan patuh dan membayar iuran sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak BPJS karena mereka tidak ingin kehilangan hak kepesertaan mereka. Informan juga menyatakan tetap melanjutkan kepesertaan dengan membayar iuran walaupun merasa keberatan dengan adanya kenaikan iuran ini karena mereka membutuhkan layanan kesehatan. peserta mengharapkan agar pihak BPJS lebih meningkatkan lagi sistem pelayanan dan agar tidak adanya kenaikan iuran lagi di kemudian hari. Peserta juga mengharapkan agar tidak dipersulit dan diperlambat sewaktu pengurusan berkas.