Konflik Komunitas Petani dan Peternak Mbal-Mbal Nodi di Desa Mbal-Mbal Petarum Kabupaten Karo

Abstract

Agriculture and livestock in Indonesia are the main source of livelihood for rural communities. Agriculture and livestock are sectors that have an important contribution to Indonesia's national development, especially its role in the formation of gross domestic product, labor absorption, community income sources and its role in producing agricultural products for the supply of food, feed, industrial raw materials and exports. One of the causes of reduced yields agriculture and livestock are a conflict. This research was conducted on land belonging to the Government of Mbal-mbal Nodi in Mbal-mbal Petarum Village, Karo Regency, which is the location of the conflict. This study uses the concept of conflict theory by Ralf Dahrendorf as a theoretical basis in seeing the problems that occur. The method used is descriptive qualitative research and tends to use analysis, process and meaning. The informants in this study are informants who understand very well about the conflict on land owned by the Government of Mbal-mbal Nodi, including: the village head Mbal-mbal Petarum, the Head of Lau Baleng sub-district, the Mardingding Police, the farmer community and the farmer community. The technique of collecting data was carried out by in-depth interviews, documentation and literature study. This study found that the conflict that occurred between the farming community and the breeder community occurred because of different ways and interests in utilizing the 2000 Ha Mbalmbal Nodi government land. The land of Mbal-mbal Nodi, which was in accordance with the 1973 Regent's Decree, was used for farming (livestock) by other communities as a place to farm, for example corn farming. As a result of the agricultural process which is very contradictory to livestock making the land very sensitive to conflict between the two communities. The dynamics of the conflict that occurs is when the residents' livestock which are herbivores (plant eaters) enter the agricultural land and eat the community's agricultural crops, resulting in expulsion and even persecution of animals which then cannot be taken for granted by the breeder community and ultimately leads to conflict between the farming community and breeders. Based on research conducted by researchers, the solution needed is a new policy that has binding rules. Communities involved in the conflict expect the creation of Regional Regulations (Regional Regulations) which will be determined by the Government by cooperating with and considering the two communities whose results of the regulations can be binding. Binding regulations will have an impact on the new order in utilizing the land of Mbal- Mbal Nodi.

Pertanian dan peternakan di Indonesia merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Pertanian dan peternakan merupakan sector yang berkontribusi penting dalam pembangunan nasional Indonesia terutama perannya dalam pembentukan produk domestic bruto, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat serta perannya dalam memproduksi produk pertanian untuk penyediaan pangan, pakan, bahan baku industry dan ekspor.Salah satu penyebab menurunya hasil pertanian dan peternakan adalah konflik. Penelitian ini dilakukan di Lahan milik Pemerintah Mbal-mbal Nodi di Desa Mbal-mbal Petarum Kabupaten Karo yang menjadi lokasi konflik. Penelitian ini menggunakan konsep teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai landasan teori dalam melihat permasalahan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna.Informan pada penelitian ini adalah Informan yang paham betul tentang konflik di lahan milik Pemerintah Mbal-mbal Nodi yang diantaranya adalah : Kepala desa Mbal-mbal Petarum, Camat Lau baleng, Polsek Mardingding, Komunitas petani dan Komunitas peternak.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa konflik yang terjadi antara komunitas petani dan komunitas peternak terjadi karena perbedaan cara dan kepentingan dalam memanfaatkan lahan Pemerintah Mbal-mbal Nodi seluas 2000 Ha. Lahan Mbalmbal Nodi yang sesuai SK Bupati tahun 1973 adalah untuk perjalangan (peternakan) dimanfaatkan oleh masyarakat lain sebagai tempat bertani contohnya bertani jagung. Akibat dari proses pertanian yang sangat kontra dengan peternakan menjadikan lahan tersebut sangat sensitive akan terjadinya konflik antar kedua komunitas. Dinamika konflik yang terjadi adalah ketika ternak warga yang merupakan herbivore (Pemakan tanaman) masuk ke lahan pertanian dan memakan tanaman pertanian masyarakat sehingga terjadi pengusiran bahkan penganiyaan hewan yang kemudian tidak dapat diterima begitu saja oleh komunitas peternak dan akhirnya berujung konflik antara komunitas petani dan peternak.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti solusi yang dibutuhkan adalah kebijakan baru yang memiliki aturan mengikat.Masyarakat yang terlibat konflik mengharapkan terciptanya Perda (Peraturan daerah) yang nantinya ditetapkan Pemerintah dengan menggandeng dan mempertimbangkan dari kedua komunitas yang hasil peraturannya dapat bersifat mengikat. Peraturan yang bersifat mengikat akan berdampak pada keteraturan baru dalam memanfaatkan lahan Mbal-mbal Nodi tersebut