Politik Keamanan Perbatasan Indonesia-Filipina (Kebijakan Pemerintah Jokowi di Perbatasan Pulau Miangas-Sulawesi Utara)

Abstract

This study aims to describe the political security of the Indonesian government in Joko Widodo-Jusuf Kalla regime to the northern outer island of Indonesia, Miangas Island-North Sulawesi. Jokowi's policy direction towards the island of Miangas basically departs from Jokowi's point of view that the border area is the nation's leading guard which can have a major influence on the stability of the country, as mentioned in the 3rd Jokowi Point of Nawacita. In addition, also influenced by Jokowi’s ambition to make Indonesia as a maritime axis of the world. Miangas bordering on the Philippines has several concrete issues. The security of the area that is often unguarded of the guarding makes the public's comfort unattended. In addition, the condition of the Miangas Island area facility that does not support the economic development of the people of Miangas Island makes the people depend on neighboring countries. This triggered the problem of Indonesia-Philippines border. This research will look at the steps taken by Jokowi in providing security to Miangas Island which is not only focusing on military policy, but also on other policies that are considered as an important component in creating the security of a region, in this research is Miangas Island. The research method used is qualitative descriptive method by collecting and completing data sources either document or website (Library research). The theory which is used to explain the problem is the theory of sovereignty proposed by John Bodin, the geopolitical theory proposed by Lt. Gen. (Ret.) Purbo S. Suwondo, and the theory of maritime security proposed by Geoffrey Till. The results concluded that Jokowi government policy on the border of Miangas island-North Sulawesi creates significant changes compared to the previous government. But there are still some shortcomings that make Miangas Island still hit by some conflicts either border area or the economic conflicts of society.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan politik keamanan pemerintah Indonesia Era Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap pulau terluar utara Indonesia, Pulau Miangas-Sulawesi Utara. Arahan kebijakan Jokowi terhadap pulau Miangas ini pada dasarnya berangkat dari cara pandang Jokowi yang melihat bahwa wilayah perbatasan adalah garda terdepan bangsa yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap kestabilan negara, sebagaimana tercantum dalam Nawacita Jokowi poin ke 3 (tiga). Selain itu, juga dipengaruhi cita-cita Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina memiliki beberapa permasalahan yang konkrit. Keamanan wilayah tersebut yang sering lengah dari penjagaan membuat kenyamanan masyarakat tidak terjaga. Selain itu, kondisi fasilitas wilayah Pulau Miangas yang tidak mendukung perkembangan perekonomian masyarakat Pulau Miangas membuat masyarakat bergantung pada negara tetangga. Hal tersebut memicu permasalahan batas wilayah Indonesia-Filipina. Penelitian ini nantinya akan melihat langkah yang diambil oleh Jokowi dalam memberikan keamanan terhadap Pulau Miangas bukan hanya berfokus pada kebijakan militer, namun juga terhadap kebijakan lainnya yang dianggap sebagai komponen penting dalam menciptakan keamanan suatu wilayah, dalam penelitian kali ini adalah Pulau Miangas. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan dan mengkomplikasikan sumber-sumber data baik itu dokumen-dokumen atau website (Library research). Teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori kedaulatan yang dikemukakan oleh John Bodin, teori geopolitik yang dikemukakan oleh Letjen (Purn) Purbo S. Suwondo, dan teori maritime security yang dikemukakan oleh Geoffrey Till. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Jokowi di perbatasan Pulau Miangas-Sulawesi Utara menciptakan perubahan yang signifikan dibanding pemerintahan yang sebelumnya. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang membuat Pulau Miangas masih dilanda beberapa konflik baik batas wilayah sampai ke konflik ekonomi masyarakat.