Analisis Yuridis terhadap Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang Diketahui oleh Keuchik Gampong Sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur

Abstract

Land registration is essentially aimed at ensuring the right of the landowner. The publication of a certificate is a safeguard to the landowner of his rights to the land. In order to provide legal certainty to the holders of land rights, the land certificate functions as a strong proof. Land certificate is a valid proof as a powerful proof of physical data and juridical data contained within it as long as the data is in accordance with the data contained in the corresponding land records and books. The authority of the keuchik in the witness against the land that has not been certified is guaranteed by the Law, but the Law that starts from the national level up to the region does not discuss in detail about the authority of a keuchik. History of keuchik authority as a witness in the sale and purchase certificate for land that has not been certified at the start of the enactment of Government Regulation No. 10 of 1961 on Land Registry which has been substituted by Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. This research is analytical descriptive by using normative and empirical juridical approach, that is approach which refer to legal norms contained in legislation which is valid as normative ground, starting from the general premise and ending with a specific conclusion. Data collection is derived from primary legal material consisting of basic norms or rules, basic rules, laws and regulations related to notarial law especially in the case of legalization. And tertiary legal materials consisting of general dictionaries, legal dictionaries, magazines, scientific journals and articles of art that are relevant to this research. And empirically using field resear method is by interview in the field. The results of this study indicate that Indonesia in land registration system using Torrens system. This can be known from the evidence produced in the form of Land Book and Certificate. However, the certificate as the final result of the registration process of land rights is only a strong evidence (not an absolute proof) in accordance with the provisions of BAL, PP 10 of 1961 and PP 24 of 1997, Implementation of the sale and purchase of land in Idi is still mostly done by letter sale and purchase of land made under the hands in front of Keuchik. While the sale and purchase of land with PPAT deed is still rarely done by the community and the role of Keuchik in the sale and purchase of land in practice is as a witness, noting the transfer of land rights by way of sale in the village land, making a certificate of inheritance and charging for each land sale and purchase transactions.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah. Sertipikat tanah merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data sesuai dengan data yang terdapat di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Kewenangan keuchik dalam saksi terhadap tanah yang belum bersertipikat memang dijamin oleh Undang-Undang, namun Undang-undang yang dimulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah tidak membahas secara rinci mengenai kewenangan seorang keuchik. Kedudukan dalam surat keterangan jual beli tanah hanya sebagai saksi dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanahan. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, Bagaimana Kewenangan Keuchik dalam membuat Surat Keterangan Jual Beli tanah yang belum terdaftar dan Bagaimana Kedudukan Surat Keterangan Jual Beli tanah yang diketahui keuchik sebagai alas hak dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara empiris mengunakan metode field research yaitu dengan wawancara di lapangan. Hasil penelitian bahwa Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem Torrens. dimana alat bukti yang dihasilkan berupa Buku Tanah dan Sertipikat. Sertipikat sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah hanya merupakan alat bukti yang kuat menurut ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Sistem yang dipakai adalah sistem Torrens tetapi sistem publikasinya belum bisa positif murni dan sistem publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi negatif. Kewenangan Keuchik dalam membuat Surat Keterangan Jual Beli tanah yang belum terdaftar untuk memperoleh sertipikat di Kantor Pertanahan di mana tanah berada tidak memiliki kewenangan apapun hanya sebagai saksi. Kedudukan surat keterangan jual beli tanah yang diketahui keuchik sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur tidak diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan. Disarankan agar pemerintah dalam menyusun peraturan harus jelas terkait sistem yang di pakai dalam pendaftaran tanah di Indonesia. sehingga bisa menjadi sebagai pedoman dan panduan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam proses pembuatan sertipikat tanah tidak mempersulit masyarakat serta mempermudah proses pendaftaran tanah dalam memperoleh sertipikat. Agar keuchik melalukan pendataan terhadap tanah masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah untuk disertipikatkan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Keuchik dan pihak-pihak yang terkait mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan nasional untuk mendapatkan sertipikat tanah sehingga ada legalitas yang jelas terhadap tanah yang dimiliki.