Koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara sebagai State Auxiliary Organ dalam Pengawasan Pelayanan Pendidikan di Sumatera Utara

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik disetiap level pemerintahan Indonesia masih menjadi lahan subur bagi tumbuhnya praktek–praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) maupun maladministrasi. Hal ini menjadi pemicu dibentuknya Ombudsman sebagai lembaga penunjang/State Auxiliary Organ dalam pengawasan pelayanan publik. Pendidikan menjadi salah satu objek pengawasan yang memiliki urgensi tersendiri untuk diberi perhatian karena menyangkut pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Sumatera Utara, maka diperlukan koordinasi antara Ombudsman Sumatera Utara dengan penyelenggara layanan, aktor-aktor yang mempunyai perhatian terhadap isu-isu pendidikan, maupun dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi Ombudsman RI Sumatera Utara dalam pengawasan pelayanan pendidikan di Sumatera Utara. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, dokumentasi lapangan serta wawancara dengan beberapa informan penelitian; diantaranya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Asisten Ombudsman RI Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Kasubbag Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Jejaring/Kedan Ombudsman (FITRA Sumut, Mahasiswa), dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Ombudsman Sumatera Utara sebagai State Auxiliary Organ dalam pengawasan pelayanan pendidikan di Sumatera Utara belum berjalan dengan efektif. Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi oleh Ombudsman Sumatera Utara masih sangat terbatas dikarenakan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Ombudsman Sumatera Utara juga terbatas, sehingga belum semua masyarakat menyadari keberadaan Ombudsman. Selain itu komitmen penegakan prinsip Good Governance di kalangan penyelenggara pelayanan pendidikan masih rendah sehingga selalu ada pelanggaran berulang yang dilakukan ketika Ombudsman tidak melakukan pemantauan/investigasi lapangan. Ketidaksamaan dalam pemahaman mengenai pengawasan pelayanan publik juga menjadi pemicu koordinasi pengawasan belum berjalan maksimal.

The implementation of public services in every level of Indonesian government is still a fertile land for the growth practices of KKN (corruption, collusion and nepotism) and maladministration. This has been the trigger of the establishment of the Ombudsman as supporting institution/Auxiliary State of Organ in public service supervision. Education is one of the surveillance objects that have their own urgency to be given attention because it concerns the development of human Resources (SDM). To optimize the supervision of education services in all areas of North Sumatera, then the coordination of North Sumatera Ombudsman is required by the service provider, actors who have attention to the issues of education, and community. This research aims to determine the coordination of the Ombudsman RI North Sumatera in the supervision of education services in North Sumatera. The author uses a descriptive research method with a qualitative approach through observation, field documentation as well as interviews with several research informant; Among them, the head of the Ombudsman representative of North Sumatera, the assistant Ombudsman of North Sumatera, head of North Sumatera Education Office, Kasubbag of North Sumatera Education Office, Network/Kedan Ombudsman (FITRA Sumut, students), and the community. The results of this study showed that the coordination of Ombudsman North Sumatera as State Auxiliary Organ in the supervision of education services in North Sumatera has not run effectively. Based on the field data, the socialization by the Ombudsman of North Sumatera is still very limited because the budget and human resources owned by the North Sumatran Ombudsman is also limited, so that not all communities are aware of the existence of Ombudsman. In addition, the commitment to enforcement of Good Governance principles among education service providers is still low so there is always repeated violations that are done when the Ombudsman does not conduct monitoring/investigation of the field. The inequality in understanding the supervision of public service is also a trigger for supervision coordination has not yet walked.