Akuntabilitas Tim Pengamat Pemasyarakatan (Tpp) Pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Abstract

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabitatif dan edukatif. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa kompenen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Demi menjamin terselenggaranya hak-hak narapidana, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diadakan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis yang berhubungan dengan tahap-tahap pembinaan dan kepentingan lain. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah Tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara/sipil dan klien pemasyarakatan. Susunan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) diatur dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor :M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, tetapi dalam pelaksanaanya terdapat anggota di luar dari petugas pemasyarakatan tidak mengetahui akan perannya bahkan tidak tercantum dalam surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tehnis sebagai anggota. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan Tim Pengamat Pemasyara katan (TPP), akuntabilatas dari keputusan yang dihasilkan dan hambatan-hambatan yang ditemui serta upaya yang dilakukan baik dari secara yuridis maupun non yuridis. Penelitian ini bersifat deskritif analitis dengan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan yang berlaku. Berdasarkan sumber data yang terdiri dari data sekunder diperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier yang antara lain terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan dan Pembimbingan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum dan Perundangan-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi lapangan serta melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara kepada Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan di tingkat Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Wanita Medan dan Lembaga Pemasyarakatan Kls II B Lubuk Pakam. Analisa data dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor :M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan telah diatur secara jelas susunan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang menggambarkan adanya kerja sama dalam membangun manusia “Manusia Mandiri” yaitu : Masyarakat, Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana. Namun demikian berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Keputusan Menteri tersebut dimungkinkan terjadinya perubahan susunan Tim Pengamat Pemasyarakatan , hal ini terjadi karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, tingginya beban kerja yang disebabkan karena kondisi Over Kapasitas dan Sumber Daya Manusia dari anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundangan-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai administrasi publik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan sesuai aturan hukum, berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada bahwa dalam pelaksanaannya ditemui adanya hambatan kerja terutama dalam susunan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan yang berasal dari luar petugas pemasyarakatan. Untuk itu disarankan agar : dalam pelaksanaan pembentukannya tetap berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor :M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, kepada seluruh anggota agar lebih memahami akan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, dan diharapkan demi terwujudnya susunan anggota yang utuh pengaturannya dimasukan dalam Undang-Undang yang nantinya dapat mengikat semua pihak.