Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak di Sumatera Utara

Abstract

Tax represent one of the source of domestic income, obtained of taxpayer. State income not yet as expected because still level of tax arrears. This research has a purpose to know growth of tax arrears in North Sumatera and to analyze the influence of economics growth of North Sumatera, numer of taxprayer, inflation and economic condition to tax arrears in North Sumatera. The analysis uses Ordinary Least Square (OLS) method. For this analysis aim, use a secondary database in time series form, 1984 – 2005, that is data of tax arrears, number of taxprayer, economics growth of North Sumatera, and inflation in North Sumatera. The data obtained form Regional Office DJP Sumbagut I, and Central Bureau of Statistics of North Sumatera Utara, and other sources that is research result and journals. Based on the estimating result, this research found that economics growth of North Sumatera, number of taxprayer, inflation rate, and economic condition simultaneously had significantly influence to the tax arrears in North Sumatera with a determination coefficient value (R2), in the amount of 97,39 percents. It means that the economics growth of North Sumatera, number of taxprayer, inflation rate and economic condition can explain the tax arrears variation in North Sumatera equal to 97,39 percents. Partially, this analysis result showed that economics growth of North Sumatera had a significantly negative influence to tax arrears in North Sumatera; number of taxprayer, inflation and economic crisis had a significantly positif influence to tax arrears in North Sumatera. Hence to lessen tax arrears in North Sumatera, governmental require to strive to improve economics growth, with stabilization and repair of makroekonomic variables. Referring to taxpayer, to Directorate Generaling of Tax suggested to lay to really potential taxpayer. Besides by improving execution of counselling to taxpayer to increase awareness of taxpayer of its obligation, and conduct the regulation of taxation properly.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri, yang diperoleh dari wajib pajak. Penerimaan negara dari pajak belum sebagaimana diharapkan karena masih besarnya tunggakan pajak.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tunggakan pajak di Sumatera Utara dan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi ekonomi terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series, 1984 – 2005, yaitu data tunggakan pajak, jumlah wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi di Sumatera Utara. Data tersebut diperoleh dari Kanwil DJP Sumbagut I, BPS, dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekomoni Sumatera Utara, jumlah wajib pajak, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9739 berarti bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi perekonomian (dummy) mampu menjelaskan variasi tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 97,39 %. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap penunggakan pajak, kemudian jumlah wajib pajak, inflasi dan krisis ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penunggakan pajak di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk mengurangi penunggakan pajak, pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui perbaikan dan stabilisasi terhadap variabel-variabel makroekonomi. Sehubungan dengan wajib pajak, kepada Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk membebankan pajak kepada wajib pajak yang benar-benar potensial. Selain itu dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluhan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, sekaligus melakukan peraturan perpajakan sebagaimana mestinya