Peranan Koordinasi antara Instansi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Bahan Galian Golongan “C” di Kabupaten Langkat

Abstract

Masalah kerusakan lingkungan khususnya dalam penambangan Bahan Galian Golongan "C", penanganan pengelolaan lingkungan kurang terkoordinasi antar instansi terkait yang telah mempunyai kewenangan dalam penanganannya. Penelltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan koordinasi dilapangan sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah, masalah-masalah yang berhubungan dengan kewenangan yang diberikan dalam penanganan pengelolaan lingkungan Bahan Galian Galongan "C" dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Bahan Galian Golongan "C". Penelitian ini bersifat studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten langkat dengan mengambil tempat penelitian pada Kantor pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedalda),Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat dan Instansi Terkait dari mulai Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten serta dilokasi penambangan Bahan Galian Golongan "C" di Kecamatan selesai. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini masih lemahnya koordinasi dalam menangani masalah lingkungan khususnya dalam penambangan bahan galian golongan "C", pemahaman wewenang oleh instansi terkait yang termasuk dalam Komisi Amdal dalam pengelolaan lingkungan hidup bahan galian golongan “C” masih lemah sehingga kurang aktifnya sebagian anggota menangani permasalahan yang ada dan Keberadaan Kantor Pengendalian Dampak lingkungan Kabupaten Langkat tidak tepat, karena secara umum tanggung jawab koordinasi pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) seharusnya berada pada saden, bukan Kantor. Secara administratif Badan merupakan unsur koordinatif, sedangkan Kantor merupakan unsur pelayanan adrninistratif yang pangkat dan eselonnya lebih rendeh dan Badan dan Dinas. Sehingga mengkoordinir unit kerja terkait seperti Dinas-Dinas tidak dapat berjalan secara efektif.