Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi yang dilaksanakan Kontraktor

Abstract

ABSTRACT In the notes of history originally from Babylonia, the oldest book of law called Code Hammurabi, the matters related to tender and construction contracts have been set up. A construction agreement can be well-implemented if the parties involved have met their own achievements as agreed, but sometimes the agreement is not implemented well due to the breach of contract that can result in a unilateral termination of contract. However, in practice, both parties always include a clause in the agreement stating that they agree to waive the stipulation in Article 1266 paragraph 2 of The Indonesian Civil Codes. The legal consequence is that when the breach of contract occurs, this agreement is void by law. The terms and conditions of an agreement can be inappropriate or unfair if the agreement is made based on unbalanced relationship. The research questions of this study were how the Principle of Legal Protection for the injured party is implemented in the construction agreement, and how the Principle of Legal Protection for the parties involved in the contract with the clause waiving Article 1266 of the Indonesian Civil Codes. This analytical descriptive study with normative juridical approach described, analyzed and reported in detail and systematic way anything related to the breach of contract in the implementation of construction agreement of the job conducted by the contractor by referring to the legal norms stated in the existing regulations of legislation as the normative basis. The result of this study revealed that if the breach of contract occurs in the construction agreement, the injured party is given the principle of protection, namely, the principle of exception non adimpleti contractus meaning that the parties involved can refuse to do their achievement. The next principle of Achievement Refusal is from the other party, the Principle of Restitution Demanding which means that the party who has made achievement has the right to ask for the return or payment of the achievement he/she has done. The settlement of the dispute can be done in two ways; in or outside of the court of law based on the agreement agreed by both parties in the contract. In construction agreement, the making of construction work contract is suggested to be done in two directions, between the employer and the work recipient, to avoid the impression that the employer has higher position than the work recipient, that a balanced relationship can be materialized. Keywords: Breach of Contract, Contract Termination, Waiving Article 1266 of the Indonesian Civil Code

ABSTRAK Dalam catatan sejarah yang berasal dari Babilonia, Kitab undang–undang tertua disebut dengan Code Hammurabi, Sudah diatur tentang kontrak pemborongan dan konstruksi, Suatu perjanjian konstruksi dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan, namun terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi. Sehingga mengandung resiko terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi dalam praktek, para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum perdata, akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi maka perjanjian itu batal demi hukum. Ketentuan dan persyaratan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk dari suatu hubungan yang tidak seimbang. Adapun yang menjadi permasalahan bagaimana Prinsip Perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian konstruksi? dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak apabila didalam kontrak terdapat klausula pengenyampingan pasal 1266 KUH Perdata? Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka penelitian yang dilakukan Deskriptif Analistis dengan menggambarkan dan melaporkan secara rinci, dan sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor. dan jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai pendekatan Yuridis Normatif, penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai landasan normatif, Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perjanjian konstruksi bila terjadi wanprestasi,maka kepada pihak yang dirugikan diberikan prinsip perlindungan, yaitu prinsip exceptio non adimpleti contractus yang artinya para pihak dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi, Prinsip Penolakan Prestasi selanjutnya dari pihak lawan, Prinsip Menuntut Restitusi yang artinya bila pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitasi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua pola yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam kontrak. Disarankan dalam perjanjian konstruksi seharusnya sebaiknya Pembuatan Kontrak kerja konstruksi dapat dilakukan dengan dua arah, antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja, untuk menghindari kesan bahwa hanya pihak pemberi kerja mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari penerima kerja sehingga terjadi hubungan yang seimbang. Kata Kunci : Wanprestasi, Pemutusan Kontrak, Pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata