Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor Pupuk (Cabang Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Basically, the cooperation agreement is, in general, initiated from the existence of different interest of the parties involved. The formulation of cooperation agreement relationship always begins with the process of negotiation which is tried to be met through multi-parties agreement. So, through this agreement, any difference can be accommodated and framed with legal system that it binds the parties intending to have a balanced and directed mechanism of binding relationship. This is an analytical descriptive study to describe, explain and analyze the implementation of cooperation agreement between PT. Pupuk Sriwidjaja and the Distributor. The research h method employed in this study was normative juridical method. The data for this study were primary data directly obtained through interview and secondary data obtained through library research. After being checked, grouped, processed and evaluated, the data were qualitatively analyzed by studying all of the answers to settle the existing problems. The form of cooperation between the Producer, PT. Pupuk Sriwidjaja, and the Distributor is in the form trading contract made in the form of Trading Agreement (SPJB) based on underhanded multi-parties agreement for 1 (one) year period which is not made before the authorized official (Notary/Land Certificate Issuing Official). Especially the implementation of cooperation contract between PT. Pupuk Sriwidjaja and Distributor, there is an imbalanced position between the two. Legally, distributor which does not meet his obligation as stated in the clause in the agreement will be given a sanction in the form of unilateral termination of cooperation from PT. Pupuk Sriwidjaja and administrative sanction from the related agency by revoking the license of his business production. If the violation resulted from a criminal act, the distributor will be given a legal sanction for economic criminal act. The dispute between the parties involved due to the unmet clause of obligation in the agreement is settled in or outside of the court. It is suggested that the contract of cooperation be made before the authorized official, namely notary, to be a strong and perfect evidence to settle a dispute in the court. The position of the parties involving in the cooperation should be balanced especially in the process of negotiation and in the contract, there must be a transparency in expressing their intention, and the inclusion of standard clause should be put aside that no party will object to it. The settlement of dispute should be first done through deliberation (non-litigation) before the case is brought to the court (litigation).

Pada dasarnya perjanjian kerjasama umumnya berawal dari adanya perbedaan kepentingan para pihak bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian kerjasama senantiasa diawali proses negosiasi yang dicoba dipertemukan melalui adanya kesepakatan para pihak. Maka melalui perjanjian ini perbedaan dapat diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum, sehingga mengikat para pihak yang bertujuan agar mekanisme hubungan perikatan dapat bekerja secara seimbang dan terarah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya penelitian yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisa pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor. Metode penelitian dilakukan yaitu Pendekatan yuridis normatif. Data penelitian digunakan yaitu data primer adalah data diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara. Sedangkan data skunder berupa studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan setelah diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bentuk kerjasama Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor adalah berbentuk jual beli, dibuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan jangka waktu selama 1 tahun, berdasarkan perjanjian tertulis dibawah tangan tanpa dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris). Khususnya pelaksanaan kontrak kerjasama PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor menempatkan posisi tidak seimbang. Akibat Hukum Distributor yang tidak memenuhi kewajiban klausul dalam perjanjian, akan dikenakan sanksi pemutusan secara sepihak dari PT. Pupuk Sriwidjaja dan sanksi administrasi dari Instansi terkait dengan mencabut izin usaha produksinya. Jika arah pelanggaran akibat perbuatan pidana dikenakan sanksi hukum tindak pidana ekonomi. Penyelesaian sengketa para pihak akibat tidak memenuhi kewajiban klausul dalam perjanjian ditempuh melalui luar Pengadilan dan Pengadilan. Disarankan kontrak kerjasama dibuat dalam akta otentik dihadapan pejabat berwenang yaitu Notaris, untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan dan dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna. Sebaiknya kedudukan para pihak mengadakan kerja sama berada dalam posisi yang seimbang yaitu pada saat proses negosiasi dalam kontrak harus adanya keterbukaan dalam menyampaikan kehendaknya, dan pencantuman klausul baku dikesampingkan agar tidak ada pihak yang merasa diberatkan. Penyelesaian sengketa diupayakan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah mufakat (non litigasi) sebelum melalui jalan Pengadilan (litigasi)