Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama yang Memutuskan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Tidak Berkekuatan Hukum (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 52/PDT.G/2008/PA-TTD JO. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara No. 145/PDT.G/2008 /PTA-MDN)

Abstract

One of the rights and Obligations of Religious Court, according to Law No.3/2008 on Religious Jurisdiction is making the ruling for the Moslems about inheritance. This inheritance case is composed of the rulings about who will be the heirs, about the inheritance, about the parties who will share the inheritance, about the implementation of the allotment, about the potential dispute on the inheritance, and about the real inheritance or the inheritance which is given to the wrong person so that the real heir can have the right to claim a lawsuit to the Religious Court. The revocation of land rights which becomes the dispute among the heirs can be caused by the defect of the administration in issuing the directive of giving the land rights or in implementing the Court’s ruling which has been final and conclusive. The court’s ruling which decides that the land certificate is not final and conclusive will administratively be followed up by the government; in this case, the National Land Board which issues a directive of the revocation of the land certificate will eventually revoke the directive of the land certificate itself. But, in reality, the National Land Board refuses to revoke the land certificate which is based on the Religious Court’s ruling. This research was descriptive which was aimed to describe and analyze the data which had been collected systematically, factually, and accurately regarding the revocation of the land rights which was based on the Religious Court’s ruling. The type of the research was legal normative; namely, a literature study with legal approach, especially in studying regulations which were related to the revocation of land rights. The method of the research was literature study and the analysis was done qualitatively by using deductive method. The result of the research showed that the problem of the revocation of land rights which was about the case of inheritance was related to the competence of the judicial administration. This was due to the difficulty in identifying jurisdiction materials of the complaint because usually they comprised the combination of civil aspects and State Administration. Besides that, there was the judge’s error in the Religious Court in investigating and handing down a ruling about an inheritance case when the land had its certificate. If the land which was in dispute did not have any certificate, the Religious Court had the competence to pass the judgment on it. On the other hand, if the land which was in dispute had already had its certificate, the State Administrative Court had the competence to pass the judgment on it. The land rights certificate has two sides: on the one hand, it is the Directive of State Administration; on the other hand, it is an Affidavit of Civil Rights (ownership) of an individual or a legal entity of the land. Therefore, there are two courts which have the competence to investigate the case of the complaint about land certificate: Court of General Jurisdiction and State Administrative Court.

Salah satu tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai masalah kewarisan. Bidang kewarisan ini meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian dari masing masing pihak dan melaksanakan pembagian tersebut. Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa waris dapat dikarenakan cacat administrasi dalam penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Amar putusan Pengadilan Agama yang menyatakan sertipikat hak milik atas tanah tidak berkekuatan hukum, secara administasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang serta merta membatalkan sertipikat hak atas tanah. Namun kenyataannya, Badan Pertanahan Nasional menolak membatalkan sertipikat hak milik atas tanah atas dasar putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pembatalan hak atas tanah atas dasar putusan Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan terutama untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembatalan hak atas tanah. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan analisisnya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa persoalan pembatalan hak atas tanah yang merupakan objek perkara waris terkait dengan kompetensi peradilan. Hal ini disebabkan sulitnya mengidentifikasi yurisdiksi materiil gugatan karena biasanya gabungan antara aspek perdata dengan aspek tata usaha Negara. Masih terdapat kekeliruan Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara waris yang objek perkaranya berupa tanah yang sudah bersertipikat. Apabila tanah yang menjadi objek perkara waris belum bersertipikat maka hal tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama, tetapi apabila tanah yang menjadi objek perkara waris sudah bersertipikat maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sertipikat hak atas tanah memiliki sisi ganda, pada satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan di sisi lain sebagai Tanda Bukti Hak Keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas tanah. Oleh karena itu, ada 2 (dua) badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara dengan objek gugatan Sertipikat hak atas tanah, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.