Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Medan Area Kota Medan

Abstract

In order to prepare the draft Budget, Local Government jointly develop legislative and policy direction of the general budget which includes instructions and general provisions agreed upon as a guide in preparing the budget. General policy direction and budget includes the components of service and level of achievement expected in each line of government authority that will be implemented in a budget year. As explained in the Law Number 25 Year 2004 About the National Development Planning System, each region must implement the Development Planning Consultation (Musrenbang). Development Planning Consultation (Musrenbang) is a forum among different participants in the framework of national development plans and local development plans. Implementation of the Planning Discussion guided by Joint Circular of the Ministry of National Development Planning / Chairman of BAPPENAS and the Ministry of Home Affairs Number: 1354/M.PPN/03/2004 and 050/744/SJ About Musrenbang Forum Guidelines and Local Participatory Planning. In these guidelines is explained that the Council Development Planning (Musrenbang) starting from the level Musrenbang Village, Musrenbang District, City and County Musrenbang Musrenbang Province. This study aimed to find out bagaiaman Implementation Council Development Planning (Musrenbang) in the district of Medan Area. Samples taken by purposive sampling, as many as 43 people. Data analysis was performed using descriptive methods to determine how the implementation of the Development Planning Consultation (Musrenbang) in the district of Medan Area. Results showed that overall of the five indicators used to measure the implementation of programs, namely communication, resources, trends, bureaucratic structures, the results obtained and constraints, shows the average score in either category (2.632). However, if the views of each indicator, showed that one indicator is that resources moderate category, the four other indicators included in both categories. Can be concluded that the implementation of the Development Planning Consultation (Musrenbang) in the district of Medan Area can be quite effective.

Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Arah dan Kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap lini kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah. Implementasi dari musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Kota dan Musrenbang Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiama Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area. Sampel diambil secara purposive sampling, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif guna mengetahui bagaimana Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari kelima indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, hasil yang diperoleh dan hambatan-hambatan, menunjukan skor rata-rata dalam kategori baik (2,63). Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa satu indikator yaitu sumber-sumber yang termasuk kategori sedang, keempat indikator lainnya termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area dapat dilaksanakan cukup efektif.