Analisis Hukum Perjanjian Kerja Outsourcing Studi pada Perjanjian Kerja antara PT. Mahkota Group dengan PT. ISS INDONESIA

Abstract

In the previous years, the implementation of outsourcing, related to work relations, has been much discussed be many people since it is done intentionally in order to reduce the cost of paying workers. It is under the protection and working condition of being far below than it should be given so that workers are very disadvantageous. Moreover, Law No. 13/2003 on Employment or the regulation under it which imposes strict sanction upon those who violate the regulations on outsourcing. Based on the explanation above, the research presents some problems in this research, as follows: the disposition of rights and obligations on outsourcing workers at PT ISS Indonesia and PT Mahkota Group which uses outsourcing services, PT ISS Indonesia’s legal responsibilities for the outsourcing workers who violate the work regulations at PT Mahkota Group, and the attempts made by PT ISS Indonesia to use legal protection for outsourcing workers at PT Mahkota Group. The research was judicial normative, for it was library research or documentation study by using written regulations and other legal documents which were supported by conducting interviews with the informants, using interview guidance so that the results would be in accordance with the intended target. The results showed that the disposition of rights and obligations of the outsourcing workers was done by PT ISS Indonesia as the provider of work services because it was related to the relationship between the outsourcing workers and the provider of work services. In this work relationship, if the outsourcing workers violate the regulations, the company which provided the work services would take legal responsibility for solving the case, according to Article 66, Paragraph (2) of Law No. 13/2003 on Employment. Some attempts made by PT ISS Indonesia to use legal protection for outsourcing workers who worked at PT Mahkota Group were health care, social security, and work safety. The lack of the government regulations on outsourcing has negative effects on the implementation of outsourcing in Indonesia; therefore, it is recommended that the government should make regulations which emphasize the definition of the main and supplementary jobs and about imposing sanctions on the companies which provide work services if they do not give legal protection to the outsourcing workers. It is also recommended that the socialization and regular controls should be done by the government in order to ensure that the implementation is carried out properly.

Beberapa tahun terakhir ini, pelaksanaan outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja, sangat banyak dibicarakan oleh banyak kalangan, karena outsourcing banyak dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya pekerja/buruh dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh ditambah lagi belum ditemukan perangkat hukum dalam hal ini Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun peraturan dibawahnya yang memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan outsourcing. Berkaitan dengan hal itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan hak dan kewajiban tenaga kerja outsourcing PT ISS Indonesia dan perusahaan pengguna jasa outsourcing yakni PT. Mahkota Group, tanggung jawab hukum PT ISS Indonesia terhadap pekerja outsourcing yang melanggar aturan kerja pada perusahaan PT. Mahkota Group, dan upaya yang dilakukan oleh PT ISS Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja pada PT. Mahkota Group. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen menggunakan peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain yang didukung dengan wawancara kepada para informan menggunakan pedoman wawancara sehingga hasilnya diharapkan sesuai pada sasaran yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hak dan kewajiban pekerja outsourcing dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja yaitu PT. ISS Indonesia karena adanya hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja, dengan adanya hubungan kerja tersebut sehingga jika pekerja outsourcing melanggar peraturan kerja perusahaan pemberi pekerjaan, yang bertanggung jawab secara hukum menyelesaikan hal tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan oleh PT ISS Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja pada PT. Mahkota Group yaitu: kesehatan kerja, jaminan sosial dan keselamatan kerja. Belum lengkapnya regulasi pemerintah dalam mengatur outsourcing menimbulkan dampak yang negatif terhadap pelaksanaan outsourcing di Indonesia untuk itu pemerintah disarankan agar membuat regulasi yang menegaskan definisi dari pekerjaan pokok dan penunjang dan sekaligus mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja outsourcing, disamping itu sosialisasi dan pengawasan secara berkala yang tetap harus dilakukan oleh pemerintah guna memastikan peraturan tersebut diimplementasikan dengan baik.