Analisis Manajemen Aset Gedung Kantor Pemerintahan (Studi Kasus : Kantor Walikota Medan, Kantor Gubernur Sumut di Bawah Kebijakan Departemen Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Wilayah DJP Sumut I di Bawah Kebijakan Departemen Kementerian Keuangan)

Abstract

Analisis manajemen aset gedung kantor pemerintahan merupakan hal yang penting sebagai evaluasi untuk memperoleh perkembangan manajemen aset khususnya di Kota Medan. Gedung kantor Dinas Perkim Walikota dan kantor Gubernur Sumut di bawah kebijakan Departemen Kementerian Dalam Negeri dan gedung kantor Wilayah DJP Sumut I di bawah kebijakan Departemen Kementerian Keuangan, memiliki manajemen aset dan kualitas yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbandingan manajemen aset gedung kantor pemerintahan, menganalisis pengaruh dari fungsi manajemen dan pemeliharaan gedung terhadap ketahanan gedung, resiko dan nilai dari aset tersebut serta untuk mengetahui dan memperoleh sistem pengelolaan pemerintahan yang efektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan kualitatif. Sifat dari penelitian ini penelitian non kausalitas komparatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, metode ini merupakan uraian atau penjelasan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Perbedaan pada kantor Dinas Perkim Walikota dan kantor Gubernur Sumut dibawah kebijakan Kementerian Dalam Negeri terletak pada perencanaan fisik, aspek planning dan aspek facilitating. Manajemen aset gedung yang sangat baik untuk secara keseluruhan aspek adalah pada kanwil DJP sumut I. Fungsi manajemen; planning, controll activities, facilitating dan pemeliharaan bangunan gedung; elemen cakupan menunjukkan adanya ketahanan gedung pada usia 18 tahun kantor Gubernur Sumut dan kanwil DJP Sumut I tidak ditemukan adanya perbaikan dalam volume yang besar, sehingga resiko kerusakan menjadi minim dan nilai dari aset tersebut tetap terjaga.