Penyelesaian Perselisihan antara Pekerja dengan Pengusaha di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Abstract

Dispute between employer and employee can also occur in the field of manpower and the settlement can be done in or out of court. Nowadays, the settlement of dispute through the court of industrial relation is still full of problems such as the place where the claim is field, the lenght of time and the cost needed to process the case, number of rejected cases, alternate decision of payment process that is never be met, and various problems usually found in the court of law. Based on the problems mentioned above, the case settlement conducted out of court needs to be optimalized, yet there are still many constraints found in this type of case settlement. The purpose of this doctrinal study with statute approach is to analyze the factors causing the incident of dispute between employer and employee, to find out the mechanism of the settlement of the dispute occured between employer and employee, to look at the legal power that binds the aggreement/decision made by the institution other than the court of industrial relation, and to learn how the process of settlement of the dispute occured between employer and employee out of the court of industrial relation has been implemented. The data for this study were obtained through library research and interviews. The result of this study shows that the incident of the dispute between employer and employee is caused by numerous factors originated from either inside or outside of the company. The internal factors are, among other things, the rights belong to the respective parties are not implemented and the company applies the closed management. The external factors are, among other things, the government’s policy and the increase of the price of the basic needs. Dispute can also be initiated either by a violation of law or no violation at all. The settlement of the dispute between employer and employee should be done by the parties involved, if it does not work, the parties involved can choose to settle the dispute by conciliation or arbitration. If the parties involved in the dispute do not choose both ways of settlement previously mentioned, authomatically the settlement will be done through the mediator . The binding power of the dispute settlement done outside of the court of industrial relations depends on the type of settlement chosen. For the settlement through be-parties, mediation or conciliation, the result of the negotiation is not something must be obtained, only if there is an agreement achieved, this agreement must be registered to the court of industrial relation that it can bind both parties in dispute , and if one of the parties in dispute breaks the aggreement, the other party can claim for an execution. Unlike the bi-party dispute settlement, the decision made through arbitration is final and keeps binding both parties. Currently, only the bi-party and mediation settlement are existing while the settlement through conciliation and arbitration are not commonly used by the employees and the employers because these two ways of settling the dispute are not so famous, the settlement through conciliation and arbitration do not work for all types of disputes, the settlement through arbitration must be paid, it is hard for the employees and the employers to reach an agreement in deciding whether they chose the settlement through conciliation or arbitration, and the track-record of the consiliator and arbiter is not clear. Although currently going on, the bi-party and mediation settlement still bring many problems such as the the difficulty to invite the employer to attend the meeting for negotiation, the employer often delay or is not ready to do a negotiation with several excuses, if the employers agree to attend meeting for negotiation, they only send the staff who has no authority to make decision. The other problems occur in the process of mediation is that the settlement is always postponed because the employers are always absent to the meeting that they must be invited again in again, and sometimes the mediator is not good at settling the dispute and the less number of mediators is also one of the constraints faced.

Perselisihan juga dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, para pihak yang terlibat biasanya antara pekerja dengan pengusaha. Penyelesaiannya dapat lewat pengadilan maupun melalui jalur luar pengadilan. Selama ini penyelesaian lewat Pengadilan Hubungan Industrial masih memiliki banyak masalah antara lain soal tempat mengajukan gugatan, lamanya waktu dan besarnya biaya proses perkara, banyaknya gugatan ditolak, putusan sela upah proses yang tidak pernah dipenuhi serta berbagai permasalahan yang biasa dijumpai di pengadilan. Memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka penyelesaian di luar pengadilan harus dioptimalkan, sayangnya penyelesaian di luar pengadilan juga masih banyak dijumpai kendala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dan kekuatan mengikat dari kesepakatan/keputusan yang dikeluarkan lembaga di luar Pengadilan Hubungan Industrial, pelaksanaan proses penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal (doctrinal research) dengan pendekatan yuridis/undang-undang (statute approach). Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), dan wawancara. Perselisihan antara pekerja dengan pengusaha terjadi disebabkan oleh banyak faktor baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal perusahaan. Faktor yang berasal dari dalam perusahaan antara lain karena tidak dilaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak adanya keterbukaan dari manajemen perusahaan sedangkan faktor yang berasal dari luar perusahaan antara lain karena adanya kebijakan pemerintah dan juga meningkatnya harga kebutuhan pokok. Perselisihan juga dapat didahului oleh suatu pelanggaran hukum dan bisa juga terjadi tanpa didahului oleh suatu pelanggaran. Penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha terlebuh dahulu harus diselesaikan dengan bipartit, apabila tidak selesai maka para pihak dapat memilih penyelesaian dengan cara konsiliasi atau arbitrase. Apabila tidak memilih keduanya maka otomatis penyelesaiannya melalui mediasi oleh mediator. Kekuatan mengikat dari penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan Hubungan Industrial tergantung jenis penyelesaian perselisihan tersebut, untuk penyelesaian secara bipartit, mediasi dan konsiliasi maka hasil perundingannya bukanlah sesuatu yang harus didapatkan tetapi apabila terjadi kesepakatan maka kesepakatan tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga menjadi mengikat bagi kedua belah pihak dan apabila terjadi pelanggaran dari salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat meminta dilakukan eksekusi. Berbeda dengan penyelesaian secara biparit, mediasi dan konsiliasi, maka pada penyelesaian arbitrase keputusannya bersifat final dan tetap serta mengikat kedua belah pihak. Hanya penyelesaian bipartit dan mediasi yang sudah berjalan saat ini, sedang penyelesaian dengan konsiliasi dan arbitrase tidak banyak di pakai oleh para pekerja dan pengusaha Hal ini dikarenakan dua cara penyelesaian ini tidak begitu di kenal, penyelesaian konsiliasi dan arbitrase tidak dapat menyelesaikan seluruh jenis perselisihan, penyelesaian arbitrase harus membayar, susahnya tercapai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja untuk memilih penyelesaian secara konsiliasi dan arbitrase serta tidak jelasnya rekam jejak dari konsiliastor dan arbiter. Walaupun sudah berjalan penyelesaian bipartit dan mediasi juga masih banyak menghadapi masalah. Permasalahan dalam proses bipartit antara lain sulitnya mengajak pengusaha untuk melakukan perundingan, pengusaha sering menunda-nunda atau tidak bersedia melakukan perundingan dengan alasan bermacam-macam, apabila terjadi perundinganpun wakil yang diutus perusahaan biasanya orang yang tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Masalah lain adalah pengusaha seringkali tidak bersedia menandatangani berita acara perundingan dan sengaja tidak mau menyelesaikan perselisihan dengan pekerja. Permasalahan dalam proses mediasi adalah seringnya penyelesaian yang berlarut-larut, hal ini dikarenakan pengusaha yang tidak datang sehingga harus di panggil berkali-kali, mediator juga terkadang kurang ahli dalam meyelesaikan perselisihan dan faktor kurangnya tenaga mediator juga menjadi kendala.