Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa atas Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat Dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah

Abstract

Dengan semakin meningkatnya nilai ekonomis dari t anah dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kebutuhan akan tanah baik untuk kepentingan industri, jasa, pemukiman. Oleh karena itu keberadaan tanah sangat terkait erat dengan kehidupan manusia, maka orang akan berusaha keras dan berupaya berjuang untuk mendapatkannya, sebab itu akan mengakibatkan terjadinya pertikaian dalam merebut sumber daya alam yang berupa tanah, yang menjurus kepada sengketa, jual beli tanah. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sudah menjadi kebiasaan umum yang selalu memakai jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan tujuan bahwa perbuatan hukum dalam transaksi jual beli tersebut mendapatkan perlindungan hukum sehingga dengan demikian dapat dihindari akibat hukum yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa atas Akta Jual Beli tanah yang dibuat di hadapan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengetahui akibat hukum setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan juga untuk menjelaskan dan memberikan suatu pemikiran bagaimana cara mencegah t erjadinya sengketa a t as akta jual beli tanah yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hasil penelitian disusun secara sistematis berdasarkan kuantitatif perkara yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan, jumlah perkara jual beli tanah yang masuk sebanyak 194 perkara, perkara yang diproses sebanyak 130 perkara, perkara yang dicabut (diselesaikan di luar pengadilan) sebanyak 64 perkara, sedangkan yang diputus banding 116 perkara, sedangkan perkara yang diputus (tanpa banding) sebanyak 14 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab sengketa ialah tidak teliti dari penjual/pembeli/notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), itikad tidak baik dari penjual/ pembeli, ingkar j anji ( wanprestasi) dan kurangnya pengetahuan hukum. Untuk dapat mencegah sengketa atas akta jual beli tanah ada 11 (sebelas) hal cara yang dapat dipelajari sebagai panutan bagi pembaca khususnya masyarakat yang akan membeli/memiliki tanah, mahasiswa, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Dinas Badan Pertanahan yaitu sebelum membeli/memiliki tanah terlebih dahulu harus meneliti dengan cermat rencana dari tata kota, status hak atas tanah harus jelas, apakah tanah tersebut boleh kita beli atau tidak, pastikan batas-batas tanahnya harus jelas, tanda bukti haknya harus ada, apakah tanah tersebut ada bangunan yang berdiri di atasnya, tanah tersebut tidak sedang dijadikan jaminan, tidak dalam sengketa atau bebas dari perselisihan dan sitaan, kepemilikannya harus jelas, akta jual belinya akta pejabat pembuat akta t anah untuk t anah yang bersertifikat dan jangan lupa langsung dibalik namakan. Di sarankan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi juga Mahkamah Agung untuk tanah-tanah sengketa yang masih dalam proses perkara agar setiap bulan diumumkan dalam surat edaran Pengadilan atau pengumuman di Kantor Pengadilan setempat agar di ketahui oleh Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Umum, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui pegawai harus selalu mencari informasi/keterangan atas tanah sengketa atau yang masih dalam proses perkara di Pengadilan, juga diharapkan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak akan membuat akta atas tanah sengketa walaupun dengan iming-iming biaya yang sangat tinggi.

With the increase of the economic value of land economic growth, the need of land for industry, services, and residential area is also increasing. Since the existence of land is very closely related to human life, people will work hard and struggle to get in that there is a conflict in taking control of the land which results in the dispute over land trade. In this era of globalization, it is common to hire a Notary/Authorized Land Certificate Maker (PPAT) to guarantee that the legal action of land trade transaction can be legally protected and the legal consequence inflicting loss to the parties involved can be avoided. This study aims at examining the factors causing the dispute over land trade document made before the Notary/Authorized Land Certificate Maker (PPAT) to learn about the legal consequence give after the case is decide by Medan State Court and also explain and to give an insight on how to prevent the occurrence of the dispute over land trade document made before the Notary/Authorized Land Certificate Maker (PPAT). The result of study is systematically arranged based on the quantitative cases found at Medan State Court. Of 194 cases of land trades filed in Medan State Court, 130 cases were processed, 64 cases were cancelled (settled outside of the court), 116 cases were to appeal to a higher court level, and 14 cases were given decisions (without appeal). The research findings reveal that the factors causing the dispute are, among other things, the seller/the buyer/Divas Badan Pertanahan are not careful, both the seller and the buyer do not have good intentions, break their promise, and lack legal knowledge. To prevent from the dispute over land trade document, there are 11 (eleven) ways that can be learned as a guidance by the readers, especially those who want to buy/own land, university student, notary, authorized land certificate maker and Dinas Badan Pertanahan. Before buying/owning a plot of land, we should carefully examine the land use planning, the legal status of the land right must be clear, whether or not we may buy the land, make sure about the borders of the land, the evidence of land right must be available, whether not there is a building (buildings) built on the land, the land is not being mortgaged, the land is not under dispute or free from conflict and confiscation, the ownership must be clear, for the land with a certificate its land trade document should be the one made by the authorized land certificate maker and do not forget to transfer the title of ownership as soon as possible. It is suggested that the Court of First Instance, the Appellate Court, and the Supreme Court monthly announce the disputed lands under the case process in the court's circulars or on the board of announcement of the local court to be known by Notary/Authorized land certificate maker/Public. The Notary/Authorized land certificate maker should, through their employees, look for the information about the dispute lands or the land which are still under the case process in the court. The Notary/Authorized land certificate maker is also expected not to make or issue a document of disputed land even though he is highly paid for his services.