Akibat Hukum Tidak dipenuhinya Kesepakatan Untuk Menikah terhadap Harta Kekayaan Pemberian Seorang Pria terhadap Wanita (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN.Mdn)

Abstract

Something which has been given by a man to a woman with the intention to marry her and the marriage is cancelled has to be returned to the man since he has the right to get his gift back as long as the process of the giving can be proved. The research was conducted in Medan District Court and analyzed by using qualitative method. The data consisted of primary and secondary data, were gathered by conducting interviews and library research, and were analyzed descriptively and qualitatively in order to describe and to explain the judge’s consideration in giving verdict on marriage default. The result of the research shows that marriage default is regulated in Article 58 of the Civil Code which states that indemnity for marriage default can be made when there is a marriage notification. It is also found that the judge’s consideration of Medan District Court No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mdn is not a default but an illegal action. The man’s right to file a complaint on his gift to the woman when the marriage is cancelled should be based on loan agreement by presenting evidence in his complaint.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga, sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur dalam aturanaturan hukum baik tertulis (hukum negara) maupun hukum yang tidak tertulis. Terlepas dari mulianya tujuan perkawinan maka banyak upaya untuk mewujudkan perkawinan tersebut diantaranya disebut istilah berpacaran. Suatu hal yang dipercaya lahir dari proses berpacaran tersebut adalah upaya untuk seterusnya melangsungkan perkawinan. Permasalahannya meliputi bagaimana kedudukan hukum kesepakatan menikah terhadap uang pemberian salah satu pasangan sebelum pernikahan dilangsungkan, bagaimana hak menuntut pihak pria atas uang pemberian yang dikuasai pihak wanita yang tidak jadi menikah, bagaimna pandangan hukum menurut KUHPerdata atas uang pemberian pria kepada wanita dengan tujuan menikah padahal pernikahan tersebut tidak terlaksana. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, dengan sumber data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh kemudian disajikan secara dekskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai ingkar janji kawin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemberian seorang pria kepada wanita dengan tujuan untuk menikah padahal pernikahan tersebut tidak terlaksana maka pria tersebut berhak mendapatkan kembali harta pemberiannya kepada pihak wanita sepanjang dapat dibuktikannya proses pemberian tersebut kepada pihak pria. Adapun akibat hukum dari ingkar janji kawin adalah diatur pada Pasal 58 yang menyebutkan bahwa ganti kerugian atas ingkar janji kawin dapat dilakukan jika adanya pengumuman kawin. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan putusan No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah bukan ingkar janji melainkan perbuatan melawan hukum. Hak menuntut pihak laki-laki atas harta pemberian yang dikuasai pihak wanita yang tidak jadi menikah dilakukan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan menyertakan alat bukti dalam tuntutannya.