Analisis Prinsip First To File dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing di Pengadilan : Studi Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “Toast Box" oleh Breadtalk Pte.Ltd No. 02/Merek/2011/Pn.Niaga /Medan)

Abstract

In the era of global trade and free markets, brand plays a very important role that require a more adequate setting system. The era of global trade can only be able to defend if there is a healthy business competition climate. One of the parts of Intellectual Property Rights which must be regulated and protected is brand (trademark). The need for legal protection on brand has increasingly rapidly developed after there have been many imitations done by people at large. Actually, brand protection has been regulated in Law No.15/2001 on Brand, but, in fact, there are still many brands (trademarks) which have not been registered at the Office of Directorate General of Intellectual Property Rights that they have not received any legal protection. The legal problems occured were what legal protection was provided for foreign trademark according to Law No.15/2001 on Brand, therefore, the purpose of this normative juridical study was to answer the questions of how the principle of First to File was implemented in the settlement of foreign trademark dispute in the Indonesian court of law, and whether or not the settlement of trademark dispute was principally or wholly similar between the settlement of foreign trademark and the trademark registered in Indonesia. The result of this study showed that, the registration of trademark done by the Directorate General of Intellectual Property Rights was intended to obtained legal certainty and legal protection for the right to trademark in accordance with Law No.15/2001. The registration of trademark through constitutive system (First to File) more guarantees the existence of legal certainty for the holder of right to trademark because the one who registered the trademark was given a certificate as a proof of registration and a proof of right to trademark, and at the same time, the registrant is regarded as the first user of the trademark. The settlement of dispute on Foreign Trademark which is principally or wholly similar to the registered trademark can be carried out based on the civil, criminal and administrative approach. In terms of legal protection, in relation to the existing cases of trademark, legal protection that can be given to the owner of the registered trademark is to file a lawsuit on the cancellation of brand (trademark) considering the constitutive system followed by the Indonesian Law on Brand (Trademark) saying that legal protection is given to the first registrant of trademark. It is expected that the process of trademark registration can be simplified and shortened and the data system and publication of the Directorate General of Intellectual Property Rights should be improved that the business practitioners will be not in doubt to register their trademarks. To give more legal protection to the holders of foreign trademarks, harmonious cooperation is needed between the government accompanied with adequate regulations of legislation, brand (trademark) inspection apparatuses (the Directorate General of Intellectual Property Rights), law enforcement officers, community members at large in announcing the information about violation brands and entrepreneurs who will use a particular brand for their products. That, in practice, the First to File registration system can be effectively run and create the alignment of guarantees justice and expediency, because there many brands (trademarks) registered not by their actual owners.

Pada era perdagangan global dan pasar bebas merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, namun faktanya masih banyak yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum. Timbul permasalahan hukum bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pelaksanaan prinsip First to File dalam penyelesaian sengketa merek dagang asing dalam peradilan di Indonesia dan Penyelesaian sengketa dalam hal merek dagang asing tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar di Indonesia.Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan, dilakukan penelitian hukum Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Pendaftaran merek yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (first to file) lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek karena pendaftar merek diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti pendaftaran dan bukti atas hak merek, sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing yang mempunyai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terdaftar dapat dilakukan secara Perdata, Pidana dan Administratif/ Administrasi Negara. Dilihat dari perlindungan hukumnya maka sehubungan dengan perkara merek yang ada, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik merek tedaftar adalah mengajukan gugatan pembatalan merek mengingat berdasarkan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar merek yang pertama. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar proses pendaftaran merek dipermudah dan dipersingkat, serta dilakukan perbaikan sistim data dan publikasi pada Dirjen HKI agar pelaku usaha tidak akan ragu lagi untuk mendaftarkan mereknya. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing diperlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dengan disertai peraturan perundang-undangan yang memadai, aparat pemeriksa merek (Dirjen HKI), aparat penegak hukum, masyarakat luas dengan informasi adanya pelanggaranmerek serta pengusaha yang akan menggunakan suatu merek tertentu bagi produknya. Sehingga pada prakteknya, sistem pendaftaran First to File dapat berjalan efektif menciptakan keselerasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya.