Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan

Abstract

Sistim pemerintahan daerah dilaksanakan sebagai konsekuensi dari demokrasi di dalam negara kesatuan. Selain dianut asas dekonsentrasi juga dianut asas desentralisasi yang ditekankan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangga sendiri secara nyata dan seluas-luasnya. Otonomi daerah memberikan hak kepada penyelenggara di daerah untuk melaksanakan pembangunan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimanakah pengaturan fungsi pengawasan anggota DPRD menurut peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah? Kedua, bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Medan terhadap kinerja eksekutif di kota Medan tahun 2011 dijalankan? Ketiga, apa saja tindakan anggota DPRD Kota Medan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Medan? Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas, kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang undangan di bidang pelaksanaan otonomi daerah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fungsi pengawasan anggota DPRD menurut UUPD dan UUMD3 tidak diatur secara komprehensif walaupun UUPD telah diubah sebanyak dua kali tetapi pengaturan fungsi pengawasan DPRD hanya sebatas check and balances dan tidak diberi kewenangan penegakan hukum bagi DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Medan terhadap kinerja eksekutif di Kota Medan tahun 2011 masih belum memiliki sistim pengawasan yang ideal mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut pengawasan. Tindakan-tindakan anggota DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Kota Medan hanya bersifat rekomendasi dan saran-saran semata selanjutnya dilakukan pemantauan secara berkesinambungan. Disarankan, pertama, agar diatur mekanisme pengawasan triwulan dalam UUPD bersamaan dengan pengaturan kewajiban laporan KDH kepada DPRD secara berkala per triwulan. Kedua, agar DPRD Kota Medan menggunakan mekanisme pengawasan triwulan walaupun belum diatur dalam UUPD dan KDH wajib menyampaikan laporannya secara berkala per tiga bulan sehingga realisasi ABPD atas kinerja KDH mudah untuk dideteksi secara dini. Ketiga, agar KDH dalam pertanggungjawaban kinerjanya di hadapan anggota DPRD, masyarakat dan media harus berpedoman pada prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (prinsip prinsp good government).