Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian (Studi pada Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Flexi)

Abstract

Relationship between PT. Telkom and the customers of Post-Paid TELKOM Flexi (Flexi classy) is formed through a subscription agreement or contract made by PT. Telkom in a standard form. This form of agreement inflicts unfairness to the customers because all contents of the agreement were unilaterally decided by PT. Telkom. The existence of exoneration clauses in the standard contract is regarded against the principle of good intention because the party/company that provide the contract can include the beneficial stipulations to limit the responsibility of their company when a wanprestasi (one of the parties signed a contract does not keep the promise they state in the contract) or problems inflicting loss to each or each or both parties occur by transferring the responsibility to the consumers. Based on this condition, the purpose of this study was to find out how the principle of freedom of making contract was applied in TELKOM Flexi Subscription Agreement, how the principle of good intention was applied in the making and implementation of TELKOM Flexi Subscription Agreement, and what is the responsibility of TELKOM Flexi Service Provider toward the application of the principle of good intention under the standard clauses. This analytical descriptive study with normative juridical method was conducted to describe and analyze the consumer’s rights of those subscribing TELKOM Flexi service based on the positive law and Law on Consumer Protection, civil elements and the consequences existing if the standard clauses stated in the agreement/contract inflict loss to the consumers referring to the legal norms stated in the regulation of legislation. The data for this study were mostly obtained through library research. In a principle of freedom of making contract-based agreement, the position of bargaining power of the parties involved is relatively equal while in a standard agreement/contract the position of bargaining power of the parties involved is not equal. Usually, the position of the producer is stronger than that of consumer like what is found in the TELKOM Flexi Subscription Agreement. The contents of the agreement are decided by PT. Telkom as a producer. The consumer cannot bargain to have the contents of the contract changed. The consumer must be satisfied with the choice of take it or leave it. In the making of a contract, there is a principle saying that an agreement is implemented with good intention as stated in Article 1338 (3) of the Indonesian Civil Codes. This principle of good intention can be used in evaluating whether or not the condition of exoneration found in the standard agreement is valid. The good intention and appropriateness can also change or complete an agreement. The agreement is not only decided by the parties involved in formulating the agreement but also by good intention and appropriateness, that’s why good intention and appropriateness can also decide the contents of an agreement. In practice, the standard clauses containing various exceptions make it easy for the business practitioners avoid from their responsibility. The action taken by the consumers to counter the unilateral action taken by the business practitioners based on the standard clauses in an agreement is by filing their complaints to TELKOM Flexi as a service provider to obtain their rights the users of service provided while the solution through court of law has not been taken either individually or in group. The business practitioners are suggested to actively describe the contents and purpose of the standard clauses (TELKOM Flexi Subscription Agreement) that any consumer who to subscribe through the business practitioners do understand the contents of the agreement that a misunderstanding in translating Article 6 (3) of TELKOM Flexi Subscription Agreement can be avoided. The content of Article 6 (3) should be changed into “imposing any sanction in the forms of isolating and deactivating telecommunication connection can be done by TELKOM through providing the customers with an initial oral or written warning if the customers violate one or more stipulations in this contract agreement. The management of National Consumer Protection Board is suggested to socialize the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as regulated in Article 34 of Law No.8/1999 on Consumer Protection to the members of society or to make a special regulation concerning BPSK in the use of telecommunication equipment service in the future.

Hubungan antara PT.Telkom dengan pelanggan “TELKOMFlexi” Pasca Bayar (Flexiclassy) terbentuk melalui sebuah perjanjian atau kontrak berlangganan yang dibuat oleh PT. Telkom berupa kontrak berlangganan yang dibuat dalam bentuk baku. Bentuk perjanjian semacam ini menimbulkan ketidakadilan bagi pelanggan, karena semua isi perjanjian ditentukan oleh satu pihak saja yaitu PT. Telkom. Keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak standar dinilai bertentangan dengan asas itikad baik,karena pihak penyusun kontrak dapat memasukkan ketentuanketentuan yang menguntungkan pihaknya untuk membatasi tanggung jawabnya, apabila terjadi wanprestasi atau muncul masalah-masalah yang menimbulkan kerugian baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak, dengan cara mengalihkan tanggung jawab atas masalah tersebut kepada pihak konsumen. Ada beberapa permasalahan yang timbul dari hal tersebut, yakni antara lain: bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi “TELKOMFlexi”, bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian pada perjanjian berlangganan sambungan telekomunikasi Telkom Flexi dengan Pelanggan, dan Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha jasa telekomunikasi “TELKOMFlexi” terhadap penerapan asas itikad baik dengan adanya klausula baku. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis tentang hak-hak konsumen atas pengguna jasa berlangganan telekomunikasi “TELKOMFlexi” dilihat dari hukum positif secara umum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan unsur-unsur keperdataan serta akibat yang timbul apabila klausul baku yang dimuat dalam perjanjian merugikan konsumen, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini mengutamakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam suatu perjanjian yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, posisi tawar menawar para pihak adalah relatif seimbang. Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang. Pada umumnya posisi produsen lebih kuat dibanding konsumen, seperti halnya dalam Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi ”TELKOMFlexi”, isi perjanjian ditetapkan oleh PT. Telkom selaku produsen. Konsumen tidak dapat menawar untuk merubah isi kontrak. Konsumen hanya mempunyai pilihan untuk menerima isi kontrak tersebut atau tidak menyetujui sama sekali. Dalam pembuatan suatu perjanjian terdapat satu asas yang mengkehendaki agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik ini dapat dipakai dalam menilai sah tidaknya syarat eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku. Itikad Baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian, tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan dapat pula menentukan isi perjanjian itu.dalam prakteknya akibat adanya klausula baku yang memuat berbagai pengecualian pelaku usaha dengan mudah mengelah dari tanggung jawabnya. Usaha yang ditempuh konsumen terhadap tindakan sepihak pelaku usaha dengan adanya klausul baku dalam perjanjian hanyalah dengan mengajukan komplain kepada “TELKOMFlexi” sebagai penyedia jasa layanan guna memperoleh haknya sebagai konsumen pengguna jasa layanan sedangkan penyelesain dengan menggunakan jalan melalui pengadilan sampai saat ini tidak pernah dilakukan baik secara perorangan maupun berkelompok. Disarankan kepada pelaku usaha untuk berperan aktif menerangkan isi, maksud dan tujuan dari perjanjian baku (Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi “TELKOMFlexi”) agar setiap konsumen yang ingin berlangganan dengan pelaku usaha benar-benar mengerti isi dari perjanjian tersebutt, untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan pengertian Pasal 6 ayat (3) perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi ”TELKOMFlexi” hendaknya diubah menjadi: ”pengenaan sanksi berupa pengisoliran dan Deaktifasi sambungan telekomunikasi dapat dilakukan oleh TELKOM dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan atau peringatan secara tertulis dan atau lisan kepada Pelanggan apabila Pelanggan melanggar salah satu atau lebih ketentuan kontrak ini dan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional disarankan agar mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 atau dimasa yang akan datang Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengatur secara khusus mengenai BPSK dalam penggunaan jasa alat telekomunikasi.