Akibat Hukum Pembelian Saham Perusahaan Bukan Penanaman Modal Asing oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing

Abstract

The presence of foreign capital investment in Indonesia is very important and strategic in supporting the implementation of national development. Indonesia's national development requires enormous funding to be able to support the economic growth rate is expected. Funding needs are not only can be obtained from domestic funding sources, but also from abroad. It causes foreign investment becoming one of foreign funding sources that support the strategic national development, especially in the development of the real sector which in turn is expected to have an impact on the opening of the field work widely. The research was distributed to answer 1) how to purchase shares in a company is not on the acquisition of PMA by foreign nationals or foreign legal entities? 2) how to position law firms not PMA after its shares were purchased (acquired) by foreign nationals or foreign legal entities? 3) how to control and supervision of the Government toward the purchase of shares (acquisition) instead of PMA by foreign nationals or foreign legal entities? The type of research used in the study are normative and juridical research is descriptive analytic. Data collection tool used is the library and use the approach of law (statute approach). The source of the data used, focusing on the secondary data source where the data of the secondary law comprises the primary law materials, secondary and tertiary. The Data obtained were analyzed using qualitative methods of analysis to then pulled a deductive conclusions in response to the problems examined. The results showed that foreign nationals or foreign corporations can make purchases in the acquisition of shares in the company after the acquisition but not PMA, the PMA company is not required to form a limited liability company may be acquired and even then there will be restrictions on ownership of foreign citizens or foreign legal entity the company instead of the PMA and the PMA company is not turned into a PMA company, whereas for the control and supervision carried out gradually from the center by BKPM up to the provincial and district / city.

Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menjawab 1) Bagaimana pembelian saham secara akuisisi pada perusahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing? 2) Bagaimana kedudukan hukum perusahaan bukan PMA setelah sahamnya dibeli (diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing? 3) Bagaimana pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pembelian saham (akuisisi) bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Sumber data yang digunakan menitikberatkan pada data sekunder yang mana sumber data hukum sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data-data yang didapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga negara asing atau badan hukum asing dapat melakukan pembelian saham secara akuisisi pada perusahaan bukan PMA namun setelah diakuisisi, perusahaan bukan PMA tersebut wajib berbentuk perseroan terbatas dan walaupun dapat diakuisisi maka akan ada pembatasan kepemilikan saham warga negara asing atau badan hukum asing pada perusahaan bukan PMA tersebut dan perusahaan bukan PMA tersebut berubah menjadi perusahaan PMA, sedangkan untuk pengendalian dan pengawasannya dilakukan berjenjang mulai dari pusat oleh BKPM sampai ke propinsi maupun kabupaten/ kota.