Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kekayaan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Abstract

Law No.16/2001 which was amended by Law No. 28/2008 on Foundation (Foundation Law) and PP (Government Regulation) No. 63/2008 on the Implementation of Foundation Law, left on trust to all foundation management members to adjust their memorandum of association and statutes to the provisions in Law No. 16/2001 which was amended by Law No. 28/2004 on Foundation and PP No. 63/2008 on the Implementation of Foundation Law on October 6, 2008 at the latest. In reality, most of the provisions were not accomplished by the management; they still established their foundations regardless of the law. The problems which arouse in the research were as follows: First, how was the responsibility of the foundation management for the foundations which were established prior to the imposition of Foundation Law and PP No. 63/2008? Secondly, how was the legal status of the foundation property viewed from the Foundation Law and PP No. 63/2008? Thirdly, how was the government policy on the existence of the foundations which were not yet adjusted to the Foundation Law and PP No. 63/2008? The type of the research was judicial normative, a procedure of scientific study which is aimed to find the truth, based on logic from its normative view in order to study the principles and doctrines in legal provisions and Courts’ verdicts. The nature of the research was descriptive analityc, a study which describes facts concerning either the systematic or synchronizing frameworks, based on judicial aspects in order to solve the problems in the research. The conclusions of the research are as follows: First, the responsibility of the foundation management for the foundations which are established prior to the imposition of Foundation Law is to adjust the foundation memorandum of association/statutes to Foundation Law and PP No. 63/2008 with notarial deed. The amendment of the memorandum of association/statutes is given to Directorate General of AHU by enclosing formal requirements imposed by Foundation Law and by PP No. 63/2008. Secondly, the legal status of the property of the foundation which is established prior to the imposition of Foundation Law and PP No. 63/2008, if the foundation memorandum of association/statutes is not adjusted to Foundation Law and PP No. 63/2008 concerning the legal status of the foundation, is regarded “non existent of illegal”according to the perspective of Article 71, paragraph (4) of Foundation Law and to Article 39 of PP No. 63/2008; consequently, the legal status of the foundation property has to be given to the liquidator to be liquidated or to another foundation or corporate body or to the State in order to achieve the aim of the close down foundation. Thirdly, the foundation established prior to the imposition of Foundation Law and not yet adjusted the memorandum of association/statutes to Foundation Law and PP No. 63/2008 so that it is past due of October 6, 2008, is still extended ist operation by the government, especially private schools under this illegal foundation. It can be seen from the scheduling the date, month, and year in the directives issued by Medan Education Service, National Accredited Board for Schools/Muslim Religious Schools of North Sumatera, School Accredited Board of Medan, Religious Office of North Sumatera, and Social Welfare Service of North Sumatera. Some suggestions in the research are as follows: First, the management of the foundation, who do not adjust the memorandum of association/statutes to Foundation Law and PP No. 63/2008, will be jointly and severally responsible to ask liquidator to liquidate and close down the foundation and to give the foundation property to another foundation or corporate body or to the State in order to be adjusted to the activities of the close down foundation. Secondly, the government, through its judicial policy, is expected not to intervene with the freedom of the people in participating in organizational activities as it stipulated in the 1945 Constitution on the freedom to form an association and to assemble under a foundation. Thirdly, the government is expected to revise the time frame of adjusting the foundation memorandum of association/statutes to Foundation Law and PP No. 63/2008 by revising Article 71 of Foundation Law and Article 39 of PP No. 63/2008 in order to save the foundation from being illegal and withdraw Article 3, Article 5 of Foundation Law since these articles are considered by the founders and the management of foundation as one of the factors which is complicated because the aim of people to establish a foundation in Indonesia is not only to obtain benefit but also to practice austerity.

Dengan berlakunya UU No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah melalui UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, mengamanatkan kepada seluruh Pengurus Yayasan untuk menyesuaikan akta pendiriannya dan Anggaran Dasarnya terhadap ketentuan dalam UU No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah melalui UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, selambat-lambatnya pada tanggal 06 Oktober 2008. Ternyata ketentuan tersebut sebahagian besar tidak dilaksanakan oleh Pengurus melainkan tetap mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana tanggung jawab dari para Pengurus Yayasan terhadap Yayasan yang sudah didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008? kedua, bagaimana status hukum dari harta kekayaan Yayasan jika ditinjau dari UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008? dan ketiga, bagaimana sikap Pemerintah terhadap keberadaan Yayasan yang belum menyesuaikan akta pendiriannya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008? Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya yang meneliti terhadap asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, kaidah-kaidah yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta menyangkut permasalahan baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pertama, tanggung jawab Pengurus Yayasan terhadap Yayasan yang sudah didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan adalah menyesuaikan akta pendirian/Anggaran Dasar Yayasannya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 dengan akta notarial. Perubahan akta pendirian/ Anggaran Dasar Yayasan disampaikan kepada Dirjen AHU dengan dilampiri syarat-syarat formil yang ditetapkan UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008. Kedua, status hukum harta kekayaan Yayasan yang sudah berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 jika akta pendirian/Anggaran Dasar Yayasan tersebut tidak disesuaikan terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 bertalian dengan status hukum Yayasan tersebut ”dianggap tidak pernah ada atau illegal” menurut perspektif Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan dan Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008, sehingga konsekwensinya status hukum harta kekayaan Yayasan dimaksud harus diserahkan kepada likuidator untuk dilikuidasi dan diserahkan kepada Yayasan lain atau badan hukum lain atau Negara untuk digunakan mencapai maksud dan tujuan Yayasan yang bubar tersebut. Ketiga, sikap Pemerintah terhadap keberadaan Yayasan yang sudah berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan dan belum menyesuaikan akta pendirian/ Anggaran Dasarnya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 hingga telah lewat batas akhir penyesuaian akta pendirian/Anggaran Dasar Yayasan yang ditentukan tanggal 06 Oktober 2008, pemerintah masih tetap memberikan dan memperpanjang izin operasional/kegiatan sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan yang illegal dimaksud. Hal ini dapat dibuktikan dari penetapan tanggal, bulan, dan tahun dari beberapa surat keputusan yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Medan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Utara, Badan Akreditasi Sekolah Kota Medan, Kementerian Agama Kota Medan, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Saran dalam penelitian ini adalah: Pertama, pengurus Yayasan yang tidak menyesuaikan akta pendirian/Anggaran Dasar Yayasannya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008, maka Pengurus Yayasan tersebut secara tanggung renteng bertanggung jawab memanggil likuidator untuk melikuidasi Yayasan beserta harta kekayaannya serta membubarkan Yayasan tersebut kemudian menyerahkan harta kekayaan hasil likuidasi kepada Yayasan lain atau badan hukum lain atau kepada Negara yang penggunaannya disesuaikan dengan kegiatan Yayasan yang bubar. Kedua, diharapkan Pemerintah melalui kebijakan yuridisnya agar tidak terlalu mengintervensi kebebasan masyarakatnya dalam hal kegiatan berorganisasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam naungan Yayasan. Ketiga, diharapkan agar Pemerintah segera merevisi masa tengggang waktu penyesuaian akta pendirian/Anggaran Dasar Yayasan terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 dengan cara merevisi Pasal 71 UU Yayasan, Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008 untuk menyelamatkan ribuan Yayasan lama agar tidak masuk kategori illegal, dan mencabut Pasal 3, Pasal 5 UU Yayasan karena ketentuan itu dinilai para Pendiri dan Pengurus Yayasan sebagai salah satu faktor yang sangat menyulitkan mengingat pola budaya ber Yayasan di Indonesia di samping beramal juga sarana mata pencaharian.