Akibat Hukum dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat yang Tidak Sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT (Studi Pada PPAT di Kabupaten Langkat)

Abstract

A PPAT (official empowered to draw up land deeds) plays an important role in the transfer of land rights because he is responsible for assisting the Head of Land Office cary on the activities of land registration in drawing up an authentic notarial instrument as an evidence of the legal act on the land rights. A set of regulations or an ordely and neatened up land administration system is needed to restraint or, at least, to reduce a potencial conflict or dispute. Therefore, the transfer of land rights, in order that it can be registered, should be proved by a deed signed by the PPAT. As an authentic notarial instrument, the deed should meet the procedures of drawing up the PPAT’s deed which is stipulated in legal provisions and other regulations. If it does not meet the procedures, the deed will be legally void and will eventually be detrimental to one of the parties in the deed. The research used desciptive method and judicial empirical approach. The data were obtained from the primary and secondary data. The primary data were collected by using interviews with the informants. The secondary data were collected by using primary, secondary, and tertiary data. The device for collecting the data was documentary study interviews, and the data were analyzed qualitatively. The result of the research showed that legal consequence of drawing up a deed on land rights which did not meet the procedures of drawing up the PPAT’s legally void. The effect of the revocation of the deed was that the PPAT’s deed could degrade its evidence so that it became a private deed. The administrative, civil, or criminal sanction could be imposed on the PPAT who had drawn up the sales deed if is was confirmed by the evidence that he had done criminal act in drawing up the deed. Therefore, it was recommended that, in drawing up the sales deed, the PPAT should comply with legal provisions because the sales deed drawing up by the PPAT was the authentic notarial instrument which had dominant influence on legal certainty on the transfer of land rights. Besides that, the National Land Board should play its role in developing and controlling the PPAT’s job regularly.

PPAT mempunyai peranan besar dalan peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Karenanya diharuskan pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Sebagai akta otentik akta PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat membuat suatu akta batal demi hukum dan akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara, yang selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, didapati akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT menurut ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya dapat mengakibat akta tersebut batal demi hukum. Akibat dari pembatalan akta tersebut, maka akta PPAT dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Selanjutnya sanksi terhadap PPAT yang membuat akta jual beli tersebut dapat dikenakan berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana apabila ternyata terbukti adanya unsur pidana dalam proses pembuatan akta. Sebagai saran dalam penelitian adalah dalam melakukan pembuatan akta jual beli agar PPAT selalu bersandar kepada ketentuan tata cara pembuatan akta PPAT yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena akta jual beli yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik yang sangat mempengaruhi kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah. Selain itu, diperlukan peran dari Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas jabatan PPAT secara periodik.