Analisis Hukum atas Klausula Pelarangan Penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas sebagai Debitur dalam Perjanjian Kredit pada Bank

Abstract

Limited Company as the subject of law is an artificial person, where the capacity of members of the Board of Directors made individual. So any member of the Board of Directors, their responsibilities throughout the company remained on the Board of Directors has been running the company activities in accordance with corporate interests, purposes and objectives of the company and does not violate the prohibitions and limitations of the UUPT and the articles of association of the company. And it is also the same as for members of the Board of Commissioners in performing their duties and given authority. Clause of prohibiting reimbursement of Directors and Commissioners in the credit agreement would lead to an imbalance in a consensual relationship, because the Board of Directors and Commissioners in the state was forced to sign the loan agreement without having bargaining rights for clauses standard. The principle of freedom of contract which form the legal basis of the credit agreement pursuant to article 1320 Civil Code Article 1338 Civil Code as amended, the parties are free to make appointments and act as a law binding on the parties, is not absolute. But the contents of the form of the loan agreement the terms and clauses-in which must not be contrary to the statutory regulations applicable, the principle of decency and good faith and the existence of coercion. Owing to existence of such restrictions in a clause into a credit agreement, there are other parties that restricted the rights and authority namely RUPS (General Meeting Shareholders) elements, where such authority has been set forth in the Company Law and the provisions of the articles of association of the company. As a result of legal actions undertaken thus Directors and Commissioners are fully responsible for the provision of personal loans given by banks to a limited company.

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum adalah artificial person, dimana kapasitas anggota Direksi dilakukan orang perorangan. Jadi siapapun anggota Direksi, tanggungjawabnya tetap pada perseroan sepanjang Direksi tersebut menjalankan kegiatan perseroan sesuai dengan kepentingan perseroan, maksud dan tujuan perseroan dan tidak melanggar larangan dan batasan UUPT serta anggaran dasar perseroan. Dan Hal ini juga sama halnya bagi anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Klausula pelarangan penggantian Direksi Dan Komisaris dalam perjanjian kredit akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan konsensual, karena Direksi dan Komisaris dalam keadaan terpaksa menandatangani perjanjian kredit tersebut tanpa mempunyai hak tawar atas klausula-klausula yang baku (standart). Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar hukum perjanjian kredit berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata juncto pasal 1338 KUH Perdata, para pihak bebas membuat perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak, bukanlah sesuatu yang mutlak. Tetapi isi perjanjian kredit tersebut berupa syarat-syarat dan klausula-kalusula yang di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan itikad baik serta adanya unsur paksaan. Dengan adanya pelarangan tersebut dalam klausula perjanjian kredit, ada pihak lain yang dibatasi hak dan kewenanganya yaitu organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana kewenangan tersebut telah diatur dalam UUPT dan ketentuan anggaran dasar perseroan. Akibat perbuatan hukum yang dilakukan demikian Direksi dan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas pemberian kredit yang berikan oleh bank kepada perseroan terbatas.