Pemanfaatan Basis Data Untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Pengetahuan Dan Seni Tradisional Indonesia Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Abstract

The existence of the Indonesian Traditional Knowledge and Arts (TKA) is endangered by the claims of Intellectual Property Rights (IPR) and the nation’s indifference. Legal efforts cannot be taken due to lack of documentation of the TSA because law enforcement requires data and information. The problems of the present research cover: the use of databases as means of legal protection for the TKA at the international level and in Indonesia, the factors why these databases cannot be used in Indonesia for the time being, and how to build databases that can be used to give legal protection for the Indonesian TKA. This is normative legal research which is exploratory in nature. Findings of the research are: First, at the international level, databases of the TKA are used to provide positive and defensive legal protection. Second, Indonesia also establish databases to be used to provide positive and defensive legal protection for the TKA just like attempts made by stakeholders, both the government and non-government parties. Third, the existing databases in Indonesia still cannot be utilized to realize legal protection due to the absence of synergy between the establishment, use, and objective to be achieved of such legal protection for the TKA. Fourth, such legal protection for the TKA of Indonesia using databases can be realized by putting each of the activities in synergy, even it should begin since the beginning of the establishment process. The recommendations offered are: the legal protection for the TKA should accommodate the interests and needs of the related community; the state is required to establish a special agency to deal with the TKA of Indonesia; databases should be adjusted to the minimum standards of the documents being compared in terms of provision of IPR and expand their access by ensuring confidentiality; as well as establishment of collective management agencies dealing with the TKA should be initiated.

Eksistensi PST Indonesia terancam oleh klaim HKI dan ketidakpedulian bangsa. Upaya hukum menjadi tidak tersedia, karena minimnya dokumentasi PST, sementara penegakan hukum membutuhkan data serta informasi. Masalah dalam penelitian ini mencakup: pemanfaatan basis data sebagai pelindungan hukum PST di dunia internasional dan di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan belum dapat dimanfaatkannya basis data di Indonesia saat ini, serta cara membangun basis data agar dapat dimanfaatkan sebagai pelindungan hukum PST Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sifat yang eksploratif. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, dalam dunia internasional, basis data bermuatan PST dimanfaatkan untuk pelindungan hukum positif dan defensif. Kedua, Indonesia juga membangun basis data untuk dimanfaatkan sebagai pelindungan hukum PST secara positif dan defensif sebagaimana upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, baik Pemerintah maupun non Pemerintah. Ketiga, basis data yang ada di Indonesia belum dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pelindungan hukum, karena tidak ada sinergitas antara pembangunan, pemanfaatan dan tujuan pelindungan hukum PST yang hendak dicapai. Keempat, mewujudkan pelindungan hukum PST Indonesia dengan memanfaatkan basis data dapat dilakukan dengan mensinergikan setiap kegiatannya, bahkan harus dimulai sejak awal proses pembangunan. Rekomendasi yang diajukan meliputi: pelindungan hukum PST disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pengemban; negara membentuk satu lembaga khusus yang menangani PST di Indonesia; basis data disesuaikan dengan standar minimum dokumen pembanding dalam pemberian HKI internasional dan memperluas akses basis data PST dengan jaminan kerahasian; serta menginisiasi pembentukan lembaga manajemen kolektif yang menangani PST.