Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Melaksanakan Hak Mogok di Indonesia

Abstract

A strike is the basic right for employees/laborers which has to be protected by law. It has to be performed legally, orderly, and peacefully. The problems of the research were whether there was the relevance of a permit to go on strike to the implementation of the strike as the basic right of employees/laborers, whether law on Workforce provided legal protection for employees/laborers that went on strike, and whether there was legal constraint faced by them in going on strike. The research used judicial normative method by using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered by conducting library research and analyzed qualitatively. Law on Workforce regulates legal strike in which, in its implementation, it is limited by complicated permit requirements and procedures for employees/laborers in going on legal strike. These complicated requirements and procedures become legal constraints for employees/laborers in struggling for their aspiration. However, Law on Workforce has many loopholes in the regulations on strike. Legal protection and the prohibition for the termination of employment and wages which should be paid during the strike are intended for those who go on strike legally. However, legal protection is only given to employees/laborers as far as they are on strike legally which is almost impossible to be done. Based on the result of the research, it is recommended that law makers improve and complete the substance of the legal provisions which still have many loopholes. Besides that, in the future, the implementation of strike should prioritize the substance of the strike which is the basic right for employees/laborers to express their petition rather than fulfill formal requirements and the procedure of permit in carrying out strike.

Mogok Kerja merupakan hak dasar dari pekerja/buruh yang harus dilindungi. Mogok kerja harus dilaksanakan secara sah, tertib dan damai. Beberapa rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini, apakah relevansi izin mogok kerja dalam pelaksanaan mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh, bagaimana UU Ketenagakerjaan memberi jaminan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang melaksanakan hak mogok kerja dan apakah kendala hukum yang dihadapi pekerja/buruh dalam melaksanakan hak mogok kerja.Metode yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. UU Ketenagakerjaan mengatur mogok kerja yang sah dimana pelaksanaanya dibatasi dengan syarat-syarat serta prosedur izin yang sulit bagi pekerja/buruh, sehingga kecil kemungkinan mogok kerja yang sah dapat terwujud. Sulitnya syarat dan prosedur merupakan kendala hukum yang dihadapi pekerja/buruh dalam memperjuangkan aspirasinya. Hal ini terlihat UU Ketenagakerjaan masih memilki banyak celah hukum mengenai aturan mogok kerja. Perlindungan hukum berupa larangan PHK dan upah yang tetap dibayarkan pada saat mogok kerja berlangsung hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang melaksanakan mogok kerja secara sah. Dengan demikian selama mogok kerja yang sah tidak tercapai maka perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang melaksanakan mogok kerja pun tidak dapat diberikan. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan pembuat UU memperbaiki dan melengkapi substansi peraturan perundang-undangan yang masih memiliki kelemahan, dan kedepannya pelaksanaan mogok kerja lebih mengutamakan substansi pelaksanaan mogok kerja yang merupakan hak mendasar bagi buruh/pekerja untuk menyampaikan tuntutannya dari pada pemenuhan syarat-syarat formil dan prosedur perizinan pelaksanaan mogok kerja.