Analisis Pengimplementasian Rezim Civil Forfeiture dalam Pemberantasan Money Laundering

Abstract

Corruption occurs in almost all of developing countries including Indonesia besides Nigeria, Peru and the Philippines. A new issue currently developing is that corruption is related to the other organized crimes especially to the attempt of corruptors to hide their corruption-originated income through money laundering by using derivative transaction through an effective international transfer. Meanwhile, according to the data found by Asian Development Bank in Perceived Standard, it is stated that Indonesia belongs to the first place in cost competitiveness if compared to the other Asian countries. One of the ways which can be used by the Government of Indonesia is to confiscate the assets of the corruptors by claiming the assets obtained through a criminal act by means of what is called civil forfeiture in the countries practicing common law. Civil forfeiture was originally from England which was then developed in the United States which also practices the Principle of Common Law. The purpose of this study was to analyze how Civil Forfeiture is implemented in Indonesia which practices Civil Law System. Indonesia practices civil law system in which the regulations of legislation is made with codification in certain media such as Law, decree, written regulation, and so forth. Law on Money Laundering is an attempt frequently chosen by the corruptor to hide the money obtained through corruption which is made easier by the cowardice of the bank. Civil forfeiture is a legal attempt to confiscate the asset through an in rem civil allegation or to allege the asset related to or obtained through a criminal act. In addition, this study employed comparative law method to find out the legal substance related to the problem of the implementation of civil forfeiture regime in the legal system of Indonesia regulated in the legal system of the countries other than Indonesia through their regulation of legislation and court decisions. The data obtained through this research will be selected to find out the articles containing legal norms which regulate the problem of the implementation of civil forfeiture regime in the frame work of Indonesian law and be systemized to find out the classification in line with the problem of this study.

Korupsi terjadi hampir di semua negara- negara yang sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia, selain Nigeria, Peru dan Pilipina. Kini berkembang pada satu issue bahwa korupsi mempunyai kaitan juga dengan kejahatan-kejahatan lain yang terorganisir, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil melalui pencucian uang (money laundering) dengan pemanfaatan transaksi derivatif yakni melalui transfer internasional yang efektif. Sementara itu menurut data yang ditemukan oleh Asian Development Bank dalam Perceived Standard mengemukakan bahwa Indonesia menempati urutan pertama dalam cost competitiveness bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menyita dan mengambil alih asset para koruptor dengan jalur gugatan terhadap asset hasil kejahatan secara perdata atau yang di negara common law di kenal dengan istilah civil forfeiture. Civil forfeiture ini berasal dari Inggris dan kemudian berkembang di Amerika yang sama-sama menganut asas Common Law. Bagaimana pelaksanaannya dengan Indonesia yang menganut system civil law? Dalam hal ini juga memerlukan penelitian. Indonesia menganut civil law system dimana peraturan perundang-undangan dibuat dengan kodifikasi dalam media tertentu (misalnya UU, keputusan, regulasi tertulis, dan lain- lain ). Undang-Undang Money Laundering sering kali merupakan upaya yang dipilih oleh para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil korupsinya yang dipermudah dengan ketidak beranian Bank. Civil Forfeiture adalah upaya hukum untuk melakukan penyitaan dan pengambil alihan asset melalui gugatan perdata in rem atau gugatan asset yang berkaitan atau merupakan hasil pidana. Selain itu dalam penelitian ini juga dipergunakan metode penelitian yang disebut dengan metode perbandingan hukum (comparative law) untuk mengetahui substansi hukum yang menyangkut masalah pengimplementasian rejim civil forfeiture dalam kerangka hukum Indonesia yang diatur dalam system hukum negara selain di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilannnya. Data yang diperoleh melalui penelitian tersebut selanjutnya akan dipilahpilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur masalah pengimplementasian rejim civil forfeiture dalam kerangka hukum Indonesia yang kemudian disistemasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.