Show simple item record

dc.contributor.advisorMiraza, Bachtiar Hasan
dc.contributor.advisorPratomo, Wahyu Ario
dc.contributor.advisorRujiman
dc.contributor.authorSyaputra, Edie
dc.date.accessioned2021-08-18T08:44:36Z
dc.date.available2021-08-18T08:44:36Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40457
dc.description.abstractThe purpose of this study is to analyze whether there were differences villages income before and after village fund allocation implementation in District Blangkejeren and to analyze public perception of the priority utilization of village fund allocation for physical development and non-physical development in the Blangkejeren district and to analyze any constraints that government district and government village face in the implementation of village fund allocation in district Blangkejeren. Respondents in this study is the village government officials, amounting to 35 respondents and experts/specialists or people who were directly involved in the implementation of village fund allocation in District Blangkejeren, amounting to 21 respondents. To analyze the first issue in this study we carried an average of different test (t-test), while the second carried out to analyze the problem by the method of Analytical Hierarchy Process (AHP) to analyze the problem and all three performed with descriptive analysis. The results obtained are: there is a difference between village income before and after implementation of village fund allocation, revenues increased after the implementation of village fund allocation. Implementation of village fund allocation has a positive and significant impact on public welfare. Based on the analysis of Analytical Hierarchy Process (AHP) in the physical development priorities in the implementation of village fund allocation are: 1) Construction of irrigation, 2) Construction of village roads, 3) Construction of Bridge. While the priority in the non-physical development in the implementation of village fund allocation are: 1) Improving the local economy, 2) community empowerment, 3) Improved village quality of public education and 4) Improved quality of public health. In the implementation of village fund allocation there are also constraints include: 1) Phase distribution and disbursement of fund in the village fund allocation ineffective and inefficient, 2) socialization of the implementation of Village Fund Allocation to society is lacking, 3) villages representation not creative/less idea and 3) Low quality of human resources.en_US
dc.description.abstractTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada perbedaan penerimaan kampung sebelum dan sesudah pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Blangkejeren dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap prioritas pemanfaatan Alokasi Dana Kampung bagi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di Kecamatan Blangkejeren serta menganalisis kendala apa saja yang dihadapi pemerintah kampung dan kecamatan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Blangkejeren Responden dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah kampung yang berjumlah 35 responden serta para ahli/pakar atau masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Blangkejeren yang berjumlah 21 responden. Untuk menganalisis permasalahan pertama dilakukan uji beda rata-rata (t-test), sedangkan untuk menganalisis masalah kedua dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) serta untuk menganalisis masalah ketiga dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: terdapat perbedaan penerimaan kampung antara sebelum dan sesudah pelaksanaan Alokasi Dana Kampung, penerimaan kampung meningkat setelah adanya pelaksanaan Alokasi Dana Kampung. Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) prioritas dalam pembangunan fisik dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung adalah: 1) Pembangunan irigasi, 2) Pembangunan jalan kampung, 3) Pembangunan Jembatan. Sedangkan prioritas dalam pembangunan non fisik dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung adalah: 1) Peningkatan ekonomi masyarakat, 2) Pemberdayaan masyarakat, 3) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat kampung dan 4) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat kampung. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung juga terdapat kendala antara lain: 1) Tahap pencairan dan penyaluran dana Alokasi Dana Kampung tidak efektif dan efisien, 2) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung terhadap masyarakat masih sangat kurang, 3) Tidak kreatifnya lembaga masyarakat kampung serta 4) Rendahnya kualitas sumber daya manusia.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectAlokasi Dana Kampungen_US
dc.subjectKesejahteraan Masyarakaten_US
dc.subjectPrioritas Pemanfaatan Alokasi Dana Kampungen_US
dc.titleAnalisis Dampak Program Alokasi Dana Kampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Propinsi Acehen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM097003009
dc.description.pages130 Halamanen_US
dc.description.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record