Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Mendukung Iklim Usaha dan Investasi

Abstract

To Indonesia, the improvement of investment climate is very urgent considering the population growth which reaches 1.49% per year and the increase of new workforce of 2.2 million people per year. If assumption of elasticity is used to assume that new workforce is created for 400 thousand people per 1% of growth, the economic growth must reach the average of 6.9 % per year for the period of 2011 – 2014. The era of transparency and democracy in the industrial world materialized through the freedom of association for workers and the number of labor unions in a company can result in dispute which generally related to the disagreement of membership and representativeness in the negotiation in the making of collective labor agreement. Law No.2/2004 on the Settlement of Industrial Relation Dispute is the law used to settle the dispute. The purpose of this normative juridical study was to find out, first, how the industrial relation dispute settlement procedures based on Law No.2/2004 is applied; second, whether or not the regulations on economic and investment law are related to the regulations on industrial relation dispute; and third, whether or not the mechanism of industrial relation dispute regulated in Law No.2/2004 can be a support in improving the investment and business climate. The data for this study were obtained from primary and secondary legal materials. To get the answer to this study, the data obtained were examined, explained and analyzed. The specific conclusion was drawn through deductive method to get provisional answer to the problem of study. The general conclusion leading to the theoretical answer to the problem of study was obtained through inductive logical procedure. The result of this study showed that, first, in its procedure, the settlement of industrial relation based on Law No.2/2004 was intended to provide legal protection and legal certainty to the parties involved and to support the implementation of law enforcement in the domain of labor law; second, Law on Industrial relation Dispute is related to the regulations in the domain of economic law such as Law No.40/2007 on Limited Liability Company, Law No.25/2007 on Capital Investment, Presidential Decree No. 76 and 77/2007 on Type and Form of Business performed in Capital Investment, and the legal certainty in the climate of healthy business competition is regulated in law No.5/1999 on Prohibition of Practice of Monopoly and Unhealthy Business Competition; and third, Law on Industrial relation Dispute emphasizes the bipartite dispute settlement (negotiation) conducted by deliberation and consensus without intervention of third party. But, if mechanism mention above does not work, the dispute can be settled through two ways, namely, bring the case to the Industrial Relation Court (Litigation) or settle it out side of the court (Non-Litigation). The dispute between the labor unions under one company can be settled trough mediation or conciliation. The dispute settlement done through mediation, conciliation, and arbitration can foster mutual trust and mutually beneficial cooperation between the employees and the employer that, in this condition, good business and investment climate can be created.

Bagi Indonesia, perbaikan iklim investasi sangatlah mendesak menimbang pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,49 persen/tahun dan pertambahan angkatan kerja baru sebanyak 2.2 juta orang/tahun. Jika digunakan asumsi elastisitas penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 400 ribu orang per satu persen pertumbuhan, maka pertumbuhan ekonomi harus mencapai rata-rata 6,9 persen pertahun selama periode 2011-2014. Era keterbukaan dan demokratis dalam dunia industri yang diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja/buruh, banyaknya jumlah serikat pekerja/buruh disatu perusahaan dapat mengakibatkan perselisihan, umumnya perselisihan berkaitan dengan ketidaksepahaman keanggotaan dan keterwakilan di dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ialah hukum yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud. Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian tesis ini mencakup tiga permasalahan. Pertama, Bagaimanakah prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial ? ; Kedua Apakah peraturan-peraturan dibidang hukum ekonomi dan investasi memiliki keterkaitan dengan peraturan perselisihan hubungan industrial? ; Ketiga Apakah mekanisme perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mampu memberi dukungan dalam peningkatan iklim usaha dan investasi ? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Kesemua bahan hukum akan ditelaah, dijelaskan dan dianalisa untuk mengetahui dan menjawab permasalahannya. Selanjutnya digunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan yang spesipik dan mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap masalah penelitiannya, sedangkan melalui prosedur logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dalam prosedur penyelesaian hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditujukan untuk memberi perlindungan hukum, kepastian hukum bagi para pihak, dan juga mendukung pelaksanaan penegakan hukum dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Kedua, Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial memiliki keterkaitan dengan peraturan-peraturan dibidang hukum ekonomi seperti, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Kepres Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 Mengenai Jenis dan Bentuk Usaha yang Dilakukan Dalam Penanaman Modal dan mengenai kepastian hukum dalam iklim persaingan usaha yang sehat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Ketiga, Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial menekankan penyelesaian sengketa secara bipartit (negosiasi), yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun jika tidak tercapai, melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial dapat ditempuh dua cara penyelesaian yaitu, melalui Pengadilan Hubungan Industrial (Litigasi) dan Penyelesaian dengan cara diluar pengadilan (Non Litigasi), seperti permasalahan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh yang berada dalam satu perusahaan dapat ditempuh dengan cara mediasi atau konsiliasi. Dengan melakukan usaha penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama yang saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha, dimana dalam kondisi ini, tentu akan tercipta iklim usaha dan investasi yang baik pula.