Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Money Laundering Ditinjau Dari Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Tempus Delicti) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195/K/Pidsus/2014)

Abstract

The Verdict of the Jakarta Pusat District Court No. 38/pidsus/tpic/2013/Pn.Jkt.Pst indicted Luthfi Hasan Ishak for committing money laundering criminal act which was regulated and made liable in Article 3, paragraph 1, letters a and c of Law No. 15/2002 in conjunction with Law No. 25/2003, in conjunction with Article 65, paragraph 1 of the Penal Code, Article 6, paragraph 1, letter b and of Law No. 15/2002, in conjunction with Law No. 25/2003, Article 3 of Law No. 8/2010, in conjunction with Article 55, paragraph 1, letter 1 of the Penal Code, in conjunction with Article 65, paragraph 1 of the Penal Code, and Article 5 of Law No. 8/2010, in conjunction with Article 55, paragraph 1, letter 1 of the Penal Code, in conjunction with Article 65, paragraph 1 of the Penal Code with 18 year-imprisonment. The research used judicial normative and prescriptive analytic method which explained and analyzed the confiscation of the property which came from money laundering criminal act, viewed from tempus dilecti, using statute approach and analytical approach by analyzing case study. The result of the research showed that the confiscation of the property which came from money laundering criminal act that occurred before tempus dilecti could be performed as it was stipulated in Chapter V, part 4 from 38 until Article 46 of the Penal Code, and some part of it stipulated in Chapter XIV on Confiscation stipulated in Article 1, letter 16 of the Penal Code. The judge’s consideration in his verdict was not contrary to das solen and das sein. In this case, the defendant’s statement could not prove that his property was obtained from LHKPN so that the panel of judges concluded that his property came from corruption criminal act. It is recommended that, in confiscating property, law enforcement officials revise the Law on Preventing and Eradicating Money Laundering Criminal Act so that confiscation by the Prosecutor can run smoothly. Judges as part of law enforcement should improve their performance in their verdicts in upholding legal certainty, sense of justice, and benefit and keeping norm (das solen) and application (das sein) in balance.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38 / pidsus / tpic / 2013 Pn.Jkt.Pst atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishak didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang money laundering yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan hukuman 18 tahun penjara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (yuridis normatif) sifat penelitian ini adalah analisis preskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis penyitaan harta kekayaan money laundering ditinjau dari tempus delicti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analistis (analytical approach) yaitu dengan menganalisa kasus (case study). Hasil penelitian bahwa penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum tempus delicti dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusannya bahwa terdakwa tidak membuktikan secara menyeluruh asal-usul harta kekayaannya melalui LHKPN sehingga majelis hakim berpendapat patut diduga bahwa asal-usul kekayaannya adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Disarankan, agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan kejelasan penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bisa berjalan lebih baik kedepannya. Agar para Hakim sebagai penegak hukum lebih meningkatkan lagi kinerja dalam putusannya menegakkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta menjalankan Norma (das solen) dan penerapan (das sein) secara seimbang.