Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan

Abstract

Housing development is in principle under the responsibility of the community, whereas the government’s role is to encourage, direct, provide services for the community, as well as to create housing and settlement development climate. This study attempts to examine whether the fulfillment of population housing need in Medan is better in decentralized government than in centralized government. Therefore, the study examines three aspects - governments' programs in housing and settlement development, housing development, and housing need. Since decentralization came into effect in 1st January 2001, therefore, the study appraised housing condition in two facets: centralized government (1998-2000) and decentralized government (2001-2003). Based on central government direction on balanced-housing development to fulfill the population need of luxurious, middle-class and simple housing in the proportion of 1:3:6, Collecting data is carried out to appraise housing development that occurred in Medan in those three classifications - simple, middle-class, and luxurious houses, and the population housing need for each classification; subsequently, the correspondence between housing development and housing need can be obtained. At the same time, housing and settlement development programs of North Sumatra Province Government and Medan City Government are collected and in depth interview are carried out, in the effort to appraise the success of the programs in empowering the community on housing development in Medan. The findings is the development of housing in Medan City during the period of 1998 to 2003 had not achieved successfully to fulfill the intended result of housing development for each classification of housing need during those years. Housing development in the period of 1998-2000 decreased in accordance with economic crisis that occurred in Indonesia. Meanwhile percentage of overall housing development in 2001-2003 better- and even excessive in middle-class houses development- than the earlier period, but the fulfillment was inadequate along with wide-inequality among the three classifications. The insufficient administrative capacity and political-will of local government caused no effort was taken to manage housing development or even to understand housing condition in Medan City. Being closer to the people not meant local government automatically could manage the development of housing to achieve the intended result in fulfilling population-housing need, since those weaknesses avoided local government to do so.

Pembangunan perumahan pada prinsipnya adalah tanggung jawab masyarakat, sementara peranan pemerintah adalah untuk mendorong, mengarahkan, menyediakan sarana untuk masyarakat, juga menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan perumahan dan permukiman. Studi ini ingin menilai apakah pemenuhan kebutuhan perumahan penduduk di Medan lebih baik pada masa pemerintahan desentralisasi daripada pada masa pemerintahan sentralisasi. Maka dari itu, studi ini mempelajari 3 (tiga) aspek – program pemerintah pada pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan perumahan itu sendiri, dan kebutuhan penduduk akan rumah. Sejak desentralisasi dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, maka studi ini mempelajari kondisi perumahan dalam 2 (dua) periode waktu: pemerintahan sentralisasi (1998-2000) dan pemerintahan desentralisasi (2001-2003). Berdasarkan arahan pemerintah pusat mengenai pembangunan perumahan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan rumah mewah, menengah dan sederhana dengan perbandingan 1:3:6, pengumpulan data dilakukan untuk menilai pembangunan perumahan yang terjadi di Medan dalam ketiga klasifikasi tersebut dan kebutuhan permnahan penduduk untuk setiap klasifikasi rumah; untuk mengetahui keselarasan antara pembangunan permnahan dan kebutuhan perumahan. Pada saat yang sama, program-program perumahan dan permukiman Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan dikumpulkan dan wawancara juga dilakukan untuk menilai keberhasilan program-program tersebut dalam memberdayakan masyarakat pada pembangunan perumahan di Medan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan perumahan di Kota Medan pada periode 1998-2003 tidak berhasil memenuhi kebutuhan rmnah yang diharapkan pada setiap klasifikasi kebutuhan rumah selama periode tersebut. Pembangunan permnahan pada periode 1998-2000 menurun seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, persentase seluruh pembangunan perumahan pada tahun 2001-2003 lebih baik- bahkan pembangunan rmnah menengah jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan- dibandingkan dengan periode sebelunrnya, tetapi pemenuhan kebutuhan rumah tetap tidak mencukupi, bersamaan dengan besarnya ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi di antara ketiga klasifikasi rumah. Kuranguya kapasitas administrasi dan niat-politis pemerintah Kota Medan menyebabkan tidak adanya usaha yang dilakukan untuk mengatur pembangunan permnahan, bahkan untuk memahami kondisi perumahan di Kota Medan. Lebih dekat dengan masyarakat tidak berarti menjadikan Pemerintah Kota Medan secara otomatis dapat mengatur pembangunan permnahan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan rmnah masyarakat seperti yang diharapkan, karena untuk melakukan hal tersebut Pemerintah Kota Medan terhalang dengan adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki institusi tersebut.