Analisis Hukum Pidana Terhadap Korelasi Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan Khususnya Penebangan Liar (Illegal Logging) (Studi Putusan Nomor : 290 K/Pid.Sus/2009)

Abstract

Salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang kehutanan adalah permasalahan penebangan liar (Illegal logging) serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan negara. Tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.Pejabat dapat menjadi salah satu pelaku terpenting dalam kasus illegal logging karena kekuasaan yang dimilikinya. Dengan adanya kekuasaan tersebut, mereka dapat menyalahgunakannya untuk dapat memberikan izin kepada para pelaku illegal logging untuk dapat mengerjakan aksinya. Dari pemberian izin yang illegal ini tentunya para pejabat terkait mendapatkan keuntungan materi dari para cukong kayu atau pun perusahaan terkait. Dampak kerugian yang ditimbulkan oleh illegal logging tehadap keuangan dan perekonomian negara ini secara yuridis menurut pasal 2 dan pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur kejahatan korupsi. Hubungan antara korupsi dan illegal logging ini menurut pendapat beberapa kalangan sangat erat sekali. Selain dampak kerugian negara yang ditimbulkan oleh illegal logging sebagai salah satu unsur korupsi, juga perbuatan illegal logging ini lebih banyak terjadi sebagai akibat dari perbuatan korupsi itu sendiri. Oleh karena itu antara korupsi dengan illegal logging saling terkait satu sama lain. Alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan permasalahan bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi dengan tindak pidana kehutanan dan analisa hukum pidana terhadap korelasi antara tindak pidana korupsi dengan illegal logging. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, serta dengan melakukan penelitian di perpustakaan (library research). Pengaturan hukum tindak pidana korupsi dengan tindak pidana kehutanan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan Nomor 290 K/Pid.Sus/2009terdakwa Ir. Budi Ismoyo selaku Kepala Dinas kehutanan kabupaten Mandailing Natal terbukti telah membantu melakukan tindak pidana kehutanan di mana perbuatan terdakwa tersebut terjadi akibat terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan telah merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa ini sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi.