Kajian Yuridis Terhadap Peran PT.TASPEN dalam Menyelenggarakan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Bagi PNS (Studi Pada PT.TASPEN Cabang Utama Medan)

Abstract

PT.TASPEN merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. PT.TASPEN dalam menjalankan perannya tidak selalu mampu memenuhi hak Pegawai Negeri Sipil atas hak pensiun dan tabungan hari tua karena adanya hal-hal yang diperlukan dalam pemenuhan atas hak pensiun dan tabungan hari tua. Hal-hal tersebut mengenai peran PT.TASPEN dalam menyelenggarakan program dana pensiun dan tabungan hari tua, bagaimana prosedur dan tata caranya, serta bagaimana pengajuan klaim dan pembayaran klaim yang dilakukan PT.TASPEN dalam menyelenggarakan programnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dan sifat dari skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh adalah dari data primer maupun data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta melakukan wawancara dengan pihak PT.TASPEN Cabang Utama Medan. Berkenaan dalam skripsi ini, dapat diketahui bahwa : Pertama, adapun peran dalam menyelenggarakan dana pensiun dan tabungan hari tua telah dilakukan ke dalam peran secara sempit maupun luas dan peran pendukung tambahan yang diperlukan untuk terpenuhnya hak atas pensiun dan tabungan hari tua. Kedua, dalam pelaksanaan prosedur dan tata cara menyelenggarakan programnya, PT.TASPEN mengacu pada Peraturan Direksi Nomor PD- 12/DIR/2012. Ketiga, pengajuan dan pembayaran klaim dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan secara langsung, online, tak langsung, dan e-klaim. Berkenaan dengan skripsi ini dapat diajukan saran sebagai berikut : Pertama, dalam hal menjalankan perannya, PT.TASPEN harus selalu melakukan reformasi operasional dan restrukturisasi program agar tetap eksis keberadaannya. Kedua, PT.TASPEN harus selalu melakukan sosialisasi informasi tentang prosedur dan tata cara dalam menjalankan program-programnya sehingga tidak ada masalah dikemudian hari antara peserta Taspen dan PT.TASPEN. Ketiga, diperlukan adanya kebijakan dalam PT.TASPEN yang tidak melanggar ketentuan perundangundangan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi agar hak atas pensiun dan tabungan hari tua terpenuhi.