Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010)

Abstract

In the local autonomy era since the implementation of Bill of law no. 22/1999 which has been amandemented by Bill of Law no. 32/2004 about the Local Governance, has given the opportunity and chance for the autonomous local governance to optimalize the resources in its territory for the welfare and the prosperity of the people. Then, to plan the local development, it’s necessary to formulate the bill of law no. 25/2004 about the National Development Planning System. The regulation of this law product also solves the mess of top down development paradigm into the community development (bottom up). The main approach of bottom up development modelis the participatory model, means to involve and elaborate the people in the whole process of development. The participation of the community as the variable which is adopted in this research has the indicators such as: (1) contribution, (2) support, (3) commitment, (4) cooperation, (5) skill. The approach of this research is descriptive approach which means to get the clear description of the mechanism and the participation of community/people in the formulation of Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) of Medan City 2006-2010. This method is used to collect the information or secondary data, interview with the informants and brought up in the matrix form and the meaning was intrepreted by the researcher, In this research involved the informants from various elements, they are: Local gGovernment of Medan City elements, Civil Society Organizations, Academicians of University/college, Mass Media, and the legislative Board of Medan city. To answer the research question of this research used the qualititative analysis method which means as the tools of analysis which is based on logic argument and data earned from data collection technics. This research revealed: (1) From six stages of Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) of Medan city just only one process which involved the whole community elements or stakeholders of development, it is Development Planning Discussion (Musrenbang), (2) The Development Planning Discussion (Msrenbang) only used the formality steps and not all stakeholders components involved in the Development Planning Discussion (Musrenbang). The time or duration which is given by the local government of Medan city, eventhough suitable with Bill of law no. 25/2004 about National Planning Development System, in three months after the Mayor appointment is supposed too short to formulate five years policies. Then the Development Planning Discussion (Musrenbang) just only one day is supposed not optimal to accomadate and formulate the problems and the solutions of the city development.

Di dalam Era otonomi daerah yang dimulai dari regulasi UU No.22 Tahun 1999 sebagaimanana telah diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan dan peluang bagi daerah otonomi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya untuk merencanakan pembangunan daerah diregulasikan UU N0.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan berbasis rakyat (bottom-up). Pendekatan utama model pembangunan bottom-up ini adalah model partisipatoris, yaitu model melibatkan rakyat dalam rangkaian proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sebagai variabel yang diadopsi dalam ini penelitian ini memiliki indikator : (1) kontribusi, (2) dukungan, (3) komitmen, (4) kerjasama, dan (5) keahlian. Pendekatan penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang mekanisme dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau data sekunder, serta wawancara dengan informan dan menyajikannnya dalam bentuk matrik dan maknanya diinterpretasikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan informan penelitian dari berbagai unsur yaitu : Unsur Pemerintahan Kota Medan, Organisasi Masyarakat, Akademisi/Perguruan Tinggi, Media Massa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan metode Analisis Kualitatif yang bermakna sebagai analisis yang didasarkan pada argumentasi logika serta didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari 6 (enam) tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya satu proses saja yang dilibatkan secara utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang), (2) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua komponen stakesholders dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut (3) Waktu atau durasi yang disediakan Pemerintah Kota Medan, walaupun berdasarkan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang SPPN, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala daerah dinilai terlalu singkat untuk merumuskan kebijakan 5 (lima) tahunan. Kemudia pelaksanan Musrenbang yang hanya satu hari dinilai kurang dapat mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan Kota.