Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang (Suatu Tinjauan di Desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar)

Abstract

The Act No. 22 of 1999 that revised by Act No. 32 of 2004 concerning to Regional Autonomy is a new manifestation rural government administration that provides the Rural Autonomy with opportunity by the establishment of rural Representative Body ( Badan Perwakilan Desa or BPD). Government of Deli Serdang as one of regency in North Sumatera Province has established BPD based on the decree of regent of Deli Serdang No. 627 of 2001 concerning to Guideline in the Establishment of BPD. This study will useful for local government of Deli Serdang regency in order to encourage and motivate the BPD in villages in Deli Serdang regency, specially in sub district of Pancur Batu to do their functions optimally. By the decree of regent of Deli Serdang No. 627 of 2001, Desa Simalingkar A and Desa Perumnas Simalingkar sub district of Pancur Batu are chosen as object of study because both of these villages have establish BPD as a substitution of Village Deliberation Group (Lembaga Musyawarah Desa or LMD), so the writer hopes to see the take of BPD between that village in democratization. In this study, the writer applies the descriptive method and choose Desa Simalingkar A and Desa Perumnas Simalingkar as a location of the study. The results of study indicate that BPD on the both of villages can not do their function as rural legislative assembly in democratization process. It is suggested that local government of Deli Serdang Regency will applies the local regulation or to make a decision about the instruction or guidelines for the establishment of BPD according ti Act No. 32 of 2004.

UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, merupakan wujud barn penataan pemerintahan desa yang memberi peluang besar terhadap Otonomi Desa dengan membentuk Badan Perwakilan Desa atau BPD. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menjadi bahan supaya BPD di desa-desa daerah Kabupaten Deli Serdang khususnya Kecamatan Paneur Batu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang salah satu Kabupaten di Propinsi sumatera Utara yang telah menerapkan pembentukan BPD dengan menerbitkan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 627 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan BPD Dengan adanya Keputusan Bupati Deli Serdang No 627 tahun 2001 maka Desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar Keeamatan Pancur Batu dijadikan sebagai objek penelitian karena kedua desa ini telah membentuk BPD sebagai pengganti lembaga musyawarah desa yang ada selama ini yaitu LMD, maka penulis berkeinginan untuk melihat bagai mana peran BPD di kedua desa ini dalam proses demokratisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan mengambil Desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar sebagai lokasi dirnana kasus dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD pada kedua desa ini tidak. Dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa untuk melaksanakan proses demokratisasi. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang supaya segera menerbitkan peraturan daerah atau keputusan yang menyangkut petunjuk pelaksanaan pembentukan BPD yang menerapkan UU No. 32 Tahun 2004.