Implikasi Pemekaran Wilayah terhadap Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai

Abstract

The importance of expanding a region or a district is truly based on the efforts of creating a more effective and efficient government, which will be very productive in creating a fast increasing welfare of the people or community. The development and expansion of the autonomy in this transition era will be a development that is inward looking, and building the autonomous energies within the community or the people. With the result that the intervention from other parts such as the government towards the community or people will be a process of efficiency in order to create a productive development to anticipate changes and have great and macro opportunities. From the general description above, the writer is interested in doing a deeper investigation on expanding of a region/district which has a great link with the welfare of the community / people in a form of research. One of the regencies in North Sumatera that has just been expanded is Deli Serdang regency that has been divided into two region, Deli serdang regency and Serdang Bedagai regency. The thoughts of expanding Deli seeding regency has long emerged in the community of Deli Serdang regency. In 1992, this has been a case study for the government of Deli Serdang regency. The basic consideration of expanding is that the area and its population which was too big for a regency. Based on the law no.22 / 1999 which is the subject to district government and the government law no. 19/2000 which is the subject to requirement in forming and expanding criteria, abolition and uniting districts, have given great chances / rights to the people / community in expanding the district. This research that is conducted, uses a descriptive analysis research method, and the population will be taken from all 13 sub-districts (area sample) and all population that covers the Serdang Bedagai regency that consists of 135.122 households. The sample in this research is conducted in stages. The first stage will be a process of taking samples in sub-district and villages using cluster random sampling. Due to the limited time and budget, the area sample of the research are reduced to 3 sub-districts from 13 sub-districts and they are Tanjung Beringin sub-district with Pekan Tanjung Beringin village, Perbaungan sub-district with Citaman Jernih village and Sei Rampah sub-district with Firdaus village. Using Yamane Formula, there are 285 households in these 3 sub districts. The data gathered (through questioner) is then analyzed quantitatively and qualitatively. The result of the research implicates that the social welfare services has not reached its expectation after the process of expanding of the Serdang Badagai regency. This is caused by, first, the government institution which are built for the economy welfare of the region has not show its maximum performances, that means it has not yet been able to adjust with the needs of the local community. Second, the important issue is that there is still a strong tendency of domination (power), where the government officials fear and worry that they might disappoint their Boss, and this cause a lack of rational delegation of authority, that is caused by fear of making mistakes and implicating the social welfare services. Third, after nearly 2 years of becoming a new regency, the government institutions have not been able to respond well towards the needs of the community / people, whether it is social welfare services or the regency development. In other words, the contribution of the local government institutions towards the development and the public services especially in social welfare services has not been satisfactory. Some notes above have strong connection with the performances of the regency government organization, which at this moment have not operate and played a great role in the community I people.

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (inward looking), menumbuhkan kekuatan-kekuatan barn dari masyarakat (autonomous energies) sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas dan makro. Dari paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi persoalan pemekaran suatu daerah dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat tersebut dalam suatu penelitian. Salah satu daerah di Sumatera Utara yang barn saja di mekarkan adalah Deli Serdang menjadi dua daerah yaitu Deli serdang dan Serdang Bedagai, Keinginan untuk dimekarkannya Kabupaten Deli Serdang sebenarnya telah eukup lama muneul di kaIangan masyarakat Kabupeten Deli Serdang, dan pada Tahun 1992 hal tersebut telah menjadi kajian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dasar pertimbangan pelaksanaan pemekaran adalah luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar untuk suatu Kabupaten. Lahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memberikan ruang yang semakin terbuka terhadap keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dan yang menjadi populasinya adalah seluruh daerah Kecamatan (area sample) yang terdiriatas 13 kecamatan dan seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 135.122 rumah tangga. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertahap, yakni pada tahap pertama pengambilan sampel kecamatan dan kelurahan/desa ditentukan secara acak berumpun (cluster random sampling). Oleh karena keterbatasan waktu dan biaya, maka area sampel penelitian dilakukan dengan eara mengambil 3 kecamatan sajadari 13 kecamatan yang ada yakni Kecamatan Tanjung Beringin dengan Desa Pekan Tanjung Beringin; Kecamatan Perbaungan dengan Desa Citaman Jernih dan Kecamatan Sei Rampahdengan Desa Firdaus. Dengan rumus Yamane di dapat besar sampel ketiga desa tersebut yakni 285 kk. Data yang telah terkumpul (dari hasil kuesioner) kemudian dianalisis seeara kuantitatifdankualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yang terjadi bagi pelayanan kesejahteraan sosial yang masih belum tercapai seperti yang diharapakan masyarakat setelah diterapkan pemekaran daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang masih berjalan hingga saat ini karena disebabkan: Pertama, lembaga-lembaga yang dieiptakan untuk keperluan otonomi daerah yang bam dimekarkan masih belum bekerja maksimal, dalam arti belum menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal, Kedua, hal yang perlu ditegaskan adalah masih kuatnya budaya kekuasaan, dimana ada ketakutan dan kekhawatiran para pejabat untuk mengecewakan para atasan, sehingga berakibat pada kurangnya pendelegasian wewenang yang rasional, karena ada perasaan takut disalahkan dan berimplikasi pada pelayanan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, setelah kurang lebih 2 tahun menjadi Kabupaten Baru, lembaga yang dibuat pun belum dapat merespon dengan baik kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial maupun pembangunan. Dengan kata lain, kontribusi lembaga-lembaga lokal yang ada terhadap pembangunan dan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesejahteraan sosial belum memuaskan. Beberapa catalan di alas sangat erat kailannya dengan kinerja organisasi pemerintah Kabupaten yang ada pada saat ini masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan perannya di tengah-tengah masyarakat.