Analisis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan non Formal (PTK-PNF) di Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal Dan Informal (BP-PNFI) Regional I Medan
View/ Open
Date
2011Author
Lumban Gaol, Falmer Sius
Advisor(s)
Subhilhar
Nst, M. Husni Thamrin
Metadata
Show full item recordAbstract
Providing education and training for teachers and non-formal education (PTK-PNF) are implemented by non-formal education development centers and informal (BP-PNFI) regional I Field is an effort to improve the quality and competence of PNF on the PTK-work areas region I, which includes the province of Aceh, North Sumatra, Riau, Riau Islands, West Sumatra, Jambi and South Sumatra, educators PNF include Tutor, Civil learn, and lecturer, whereas PNF educational personnel such as supervisors, organizers, and managers of units of PNF, the title of this thesis is: "Analysis of the implementation of education and training of teachers and non-formal education in the civic development of non-formal and informal education (BP-PNFI) regional I Field".
This type of study is a descriptive to a quantitative approach, the data obtained through the dissemination of research questionnaires to the respondents who had attended education and training in regional PNFI BP-I Field, which is then processed and analyzed to illustrate the results of the study, data were also obtained through direct interviews with key informants.
The results showed that, 1). implementation and the type of training in regional PNFI BP-I Field rather refer to the policy of the central government rather than pay attention to the needs and requirements in areas where the implementation of the training has not implemented an inventory or survey type of training is required or training need assessment (TNA), 2). Planning training schedules, especially the grace period letter of invitation to the implementation of training is often too close together, 3). evaluation and selection of training participants have not done well, 4). provision of training materials still need to be repaired and equipped, 5). hygiene and sanitary fittings, especially bedrooms bathroom / WC is still very poor, 6). staff attitudes and consumption in the dining room in the hall also not good, 7). ability of the facilitator / NST that conveys the material is good, 8). Availability of generic drugs is not yet complete and the health of the participants have not been up to the attention of the committee / organizers. (Study carried out in BP-I Field Regional PNFI) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal (PTK-PNF) yang dilaksanakan oleh balai pengembangan pendidikan non formal dan informal (BP-PNFI) regional I Medan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kompetensi PTK-PNF di wilayah kerja regional I yang meliputi Provinsi NAD, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, dan Sumatera Selatan, tenaga pendidik PNF meliputi Tutor, Pamong belajar, dan widyaiswara, sedangkan tenaga kependidikan PNF seperti penilik, penyelenggara, dan pengelola satuan PNF, judul tesis ini adalah: “Analisis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal di balai pengembangan pendidikan non formal dan informal (BP-PNFI) regional I Medan”
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, data yang diperoleh peneliti melalui penyebaran angket kepada responden yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di BP-PNFI regional I Medan, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menggambarkan hasil penelitian, data juga diperoleh melalui wawancara langsung dengan key informant.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, 1). pelaksanaan dan jenis diklat di BP-PNFI regional I Medan lebih mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat daripada memperhatikan keperluan dan kebutuhan di daerah di mana pelaksanaan diklat belum menerapkan inventarisasi atau survey jenis diklat yang diperlukan atau training need assessment (TNA), 2). Perencanaan jadwal diklat terutama tenggang waktu surat undangan dengan pelaksanaan diklat sering terlalu berdekatan, 3). evaluasi dan seleksi terhadap peserta diklat belum dilakukan secara baik, 4). penyediaan bahan-bahan diklat masih perlu diperbaiki dan dilengkapi, 5). kebersihan dan kelengkapan kamar tidur terutama kebersihan kamar mandi/WC masih sangat memprihatinkan, 6). sikap petugas konsumsi di ruang makan dan di aula juga belum baik, 7). kemampuan fasilitator/nst yang menyampaikan materi sudah baik, 8). Ketersediaan obat-obat generik belum lengkap dan kesehatan peserta belum maksimal mendapat perhatian dari panitia/penyelenggara. (penelitian dilaksanakan di BP-PNFI Regional I Medan).
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Tingkat Kepuasan Peserta Program Pendidikan Profesi Dokter Terhadap Pendidikan Profesi di Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
Jeyani A/P Selvasegaran (Universitas Sumatera Utara, 2018)Latar Belakang. Berbagai inovasi dalam pendidikan kedokteran harus selalu dilakukan.Waktu Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D) bagi pesertanya merupakan masa yang sangat penting, karena periode itu merupakan waktu untuk ... -
Model Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Lembaga Pusat Pendidikan” (Studi Deskriptif Sekolah LuarBiasa Negeri Serdang Bedagai)
Utami, Citra (Universitas Sumatera Utara, 2018)Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental yang berbeda dengan anak lainnya. Perbedaan ini membuat anak berkebutuhan khusus lebih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga ... -
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri Nomor 80 Tahun 2015 (Studi Dinas Pendidikan Daerah Kota Padang Sidempuan)
Siregar, Roni Mukti (Universitas Sumatera Utara, 2018)Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya ...