Kajian Dimensi Sosial Politik terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Tapanuli di Pulau Nias (Studi Kompratif pada DPRD Kabupaten Nias dan DPRD Kabupaten Nias Selatan)

Abstract

This research was conducted in Districts of Nias and South Nias due to difference in political decision in two Board in Instituions of Nias Island regarding establisment of Tapanuli Province. Regional Parliament of Nias District di not egree and event refuse to join the establisment plan of Tapanuli Provice, whilw regional Parliement of South Nias District agreed it. The respondents were : 40 members of regional parliament in Nias District, and 30 members regional parliament in South Nias district, thus total population as respondent was 70 peoples (total population). The objective of this research was to know socialpolitical dimension anderlying the decision of regional parliament of Nias District and to know socialpolitical dimension anderlying the decision of regional parliament of South Nias District. This research was conducted by using comparetive method approach in which the data used was gained from cross-sectional survei, and socialpolitical dimension of regional parliament of Nias District and South Nias District should be made as focus of research to make this research as analytical design. Based on result of research, it could be concluded that value of preference really dominated Regional Parliament of Nias District to not support the expantion of Tapanuli Province. This was related to preference euphoria seen spontaneously because Tapanuli Povince was identified with Batak ethnic group. And the knowledge of regional autonomy concept was determinant of the difference in decision. Inappropriate understanding of regional autonomy in fact, contributed negatively to refusal, as a case in Regional Parlement of Nias District. In this reseacrh context, personal value was insignificant. It means, the decision taken really ignored the personal value possessed by parliament members, but it was more dominated by perspective of environmnet determinis, i.e,. decision taken by individual was reflection of community desire and enviromant in which the individual is living. Sosialization regarding the expantion of Tapanuli Province in Nias Island was in fact very minimum, thus in the future this matter should be considered by Goverment and Committee for Expansion of Tapanuli Province.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan karena terjadinya perbedaan keputusan politik pada kedua lembaga Dewan di Pulau Nias mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli. DPRD Kabupaten Nias tidak menyetujui dan menolak bergabung dalam rencana pembentukan Provinsi Tapanuli sedangkan DPRD Kabupaten Nias Selatan menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli. Kemudian yang dijadikan sebagai responden, masing-masing 40 orang anggota DPRD Kabupaten Nias dan 30 orang anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, sehingga total keselurahan populasi yang menjadi responden adalah 70 orang (total population). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi sosial politik yang melatarbelakangi keputusan DPRD Kabupaten Nias dan untuk mengetahui dimensi sosial politik yang melatarbelakangi keputusan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode komparatif dimana data yang digunakan berasal dari survei cross sectional dimana dimensi sosial politik dari Anggota DPRD Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan akan dijadikan sebagai fokus penelitian untuk menjadikan penelitian ini sebagai penelitian dengan rancangan analitik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa nilai kesukuan ternyata masih mendominasi keputusan DPRD Kabupaten Nias untuk tidak mendukung pemekaran Provinsi Tapanuli. Hal itu berhubungan dengan euforia kesukuan yang terlihat secara spontan karena identifikasi Provinsi Tapanuli dengan suku Batak. Kemudian pengetahuan mengenai konsep otonomi daerah juga sangat menentukan perbedaan keputusan. Pengetahuan tentang otonomi daerah yang kurang dimengerti secara baik dan benar ternyata memberikan kontribusi negatif terhadap penolakan dimaksud hal ini terjadi pada DPRD Kabupaten Nias. Dalam konteks penelitian ini, nilai pribadi ternyata tidak bermakna. Artinya keputusan yang diambil ternyata mengabaikan nilai pribadi yang dimiliki oleh Anggota DPRD, tetapi lebih didominasi oleh perspektif environment determinis yakni keputusan yang diambil oleh individu merupakan cerminan dari kehendak masyarakat dan lingkungan dimana individu tersebut berdomisili. Sosialisasi terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli di Pulau Nias ternyata sangat minim sehingga kedepan hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah dan Panitia Pemekaran Provinsi Tapanuli.