Strategi Efisiensi Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe)

Abstract

The efficiency is the normative case that must be done by every organization. In the normative part, the efficiency is a easy thing to said by everyone but it is not easy to be done and it is not a free trouble. It is interesting to learn deeply. It is unexcept that happened in Lhokseumawe government. Every the limitation, the challenges and the problems have different way and it will result different things. A part of area receive the outonomy enthusiastically and high creativity in public serve optimalitation case and reaching security council people. One of areas that is suitable get the appreciation is Lhokseumawe government that has done many case such as innovative programs by the same limitation as other areas. Even though researcher will know the efficient strategy that is held by Lhokseumawe government and the problem is. The explaination about the efficient strategy in district government will be connected by some theories and concepts, some of them are desentralization of district government, autonomy and industry life, also efficient and efficient strategy it self by Rodinelly, Osborn and Gaebler. Kind of the research that is used is descriptive with kwalitative approach by using direct research the semi structure interview. The object that chosen as data resourch determined purposively that account 14 persons they are from officials government from chief of town to chief of village. The result of the research shows that the first, the efficient strategy of bureaucracy that done by Lhokseumawe government is fund strategy, people and properties, those are using financial budget, personil include organization structure and all of properties/facilities efficiently by considering needs, usefull and continuing aspect that based of district government organization purpose and resource on safety people. The second, it is the person efficient. It is done by restructurization of district government bureaucracy organization that was before fat and waste to be slim. Poor structure rich function. Rasionalization of the organization structure include amount of organizations officials and people needed. The third, it is equipment efficient. Part of them by using properties such as buildings, lands and soon maximally.

Efisiensi merupakan hal yang secara normatif memang harus dilaksanakan oleh organisasi manapun. Dari sisi normatifnya pula, efisiensi adalah sesuatu yang mudah diucapkan oleh siapapun tapi tidak mudah untuk dilaksanakan dan tentu bukannya merupakan sesuatu yang bebas kendala. Ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Tidak terkecuali yang terjadi di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Berbagai keterbatasan, tantangan dan persoalan tersebut secara berbeda dan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Sebagian daerah menangkap bola otonomi dengan antusias dan kreativitas tinggi dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu daerah yang layak mendapat apresiasi dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah melakukan banyak hal berupa program-program inovatif dengan keterbatasan yang sama dengan daerah lain. Oleh karena itu, peneliti ini hendak melihat strategi efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan apa saja kendalanya. Pembahasan mengenai strategi efisiensi dalam pemerintahan daerah akan terkait dengan beberapa teori atau konsep, diantaranya teori pemerintahan daerah desentralisasi, otonomi dan pemerintahan wirausaha, serta efisiensi beserta strategi efisiensi itu sendiri dari Rodinelli, Osborn dan Gaebler. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengamatan langsung dan wawancara semi terstruktur. Informan yang dipilih sebagai sumber data ditentukan secara purposive yang berjumlah 14 orang dan berasal dari pejabat pemerintah dari walikota sampai kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah Strategi Dana, Orang dan Aset, yaitu pendayagunaan anggaran keuangan, personal termasuk struktur organisasi dan seluruh asset/fasilitas/sarana secara seefisien mungkin dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, manfaat dan kesinambungan yang mengacu pada tujuan organisasi pemerintah daerah dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, efisiensi orang atau personil. Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah daerah yang sebelumnya gemuk dan boros menjadi ramping. Miskin struktur kaya fungsi. Rasionalisasi struktur organisasi ini mencakup jumlah organisasinya dan jumlah jabatan serta jumlah personil yang dibutuhkan. Ketiga, efisiensi aset/alat. Antara lain dengan pemanfaatan aset berupa gedung, tanah dan lain-lain secara maksimal.